JAKARTA – Pengerukan Sungai Tamiang, terutama di wilayah muara, diminta menjadi prioritas utama dalam strategi penanganan banjir. Hal ini disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, MH, dalam pertemuan koordinasi bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jawansah, di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
“Pendangkalan sungai menjadi salah satu penyebab utama banjir. Kesimpulan ini kami dapatkan setelah melakukan penelitian bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD serta LSM di Aceh Tamiang,” ujar Bupati Armia di hadapan Deputi BNPB.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Armia didampingi Wakil Bupati Ismail, Kepala Pelaksana BPBD, serta Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Ia menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, banjir kerap melanda wilayah Aceh Tamiang, terutama saat curah hujan tinggi. Sedimentasi sungai yang telah terbentuk selama puluhan tahun menyebabkan air meluap ke permukiman warga saat debit Sungai Tamiang meningkat.
“Dalam setahun, banjir sekurangnya terjadi tiga hingga empat kali dan merendam permukiman warga,” tambahnya.
Bupati Armia juga menyoroti pendangkalan di muara Sungai Tamiang. Pada tahun 2009, luas kawasan muara masih mencapai 336 hektare dengan kedalaman 4-7 meter. Namun, pada 2019 luasnya menyusut menjadi 194 hektare akibat sedimentasi.
“Sebanyak 146 hektare berubah menjadi daratan dengan kedalaman tersisa 3-5 meter. Pada tahun 2022, sedimentasi semakin parah dengan cakupan 813 hektare dan kedalaman hanya 1,5-3 meter,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Ismail mengakui bahwa ketersediaan sarana, prasarana, dan alat tanggap bencana di Aceh Tamiang masih belum memadai, sementara keterbatasan dana dalam APBK menghambat upaya penanganan darurat.
“Kami sangat berharap permintaan tanggap darurat ini dapat disetujui,” tuturnya saat berkoordinasi dengan BNPB.
