BANDA ACEH – Pers Siber Indonesia (PSI) Provinsi Aceh menyoroti kondisi kritis yang dialami pers lokal akibat pemangkasan anggaran iklan dan publikasi pemerintah daerah. Banyak media yang sebelumnya mampu menggaji wartawan dan staf, kini terpaksa dikelola hanya oleh keluarga inti karena keterbatasan biaya operasional.
Ketua PSI Aceh, Said Saiful, dalam rilis pers pada Minggu (24/8/2025), mengungkapkan semakin beratnya tantangan media di daerah.
“Pers lokal kini kelabakan. Banyak wartawan terpaksa berhenti karena gaji tidak menentu,” ungkapnya.
Menurut Said, kebijakan pemangkasan anggaran tersebut berdampak langsung pada kualitas informasi yang diterima masyarakat.
“Media yang kapasitasnya menipis tidak mampu melakukan liputan mendalam, sementara fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik ikut melemah,” jelas bos annews.com itu.
Ia menambahkan, dampak lanjutan juga dirasakan sektor ekonomi yang bergantung pada media untuk publikasi. UMKM dan perhotelan kesulitan menjangkau konsumen, sementara pekerja kecil semakin terhimpit. “Usaha kecil kehilangan ruang promosi, pendapatan menurun, dan masyarakat yang akhirnya menanggung akibatnya,” tegas Said.
Lebih lanjut, Said menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran jangan sampai mematikan pers. “Media independen adalah pilar demokrasi. Jika pers tercekik, kontrol publik melemah,” ujarnya.
PSI Aceh mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan anggaran iklan, agar media lokal tetap bisa bertahan dan jurnalis terlindungi.
“Dukungan terhadap media lokal bukan sekadar soal bisnis, melainkan menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan keberlangsungan demokrasi,” pungkas Said Saiful, yang juga pengurus organisasi perusahaan pers ternama.
