LAMPUNG — Upaya memperluas akses pendidikan menengah di Provinsi Lampung menorehkan babak baru. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan dukungan penuh bagi pendirian SMA Siger, sekolah yang diinisiasi Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai jawaban atas kebutuhan sekolah rakyat yang terjangkau.
Langkah ini sekaligus menjadi penanda bahwa dinamika hubungan antar pemimpin daerah dapat berakhir dengan kerja sama yang produktif. Pertemuan antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Ruang Kerja Gubernur Lampung pada Senin (14/7/2025) menjadi titik terang dari sejumlah silang pendapat yang sempat mengemuka.
“Alhamdulillah, Bapak Gubernur memberikan dukungan yang luar biasa untuk kami. Kami berharap sekolah Siger dapat mulai terealisasi pada tahun ajaran ini,” kata Eva Dwiana seusai pertemuan.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menekankan, selama persyaratan terpenuhi, pemerintah provinsi membuka ruang selebar-lebarnya bagi pendirian sekolah yang dapat memperkuat kualitas pendidikan di Lampung.
“Kami menyambut baik dan memberikan dukungan penuh. Izin operasionalnya dari Pemerintah Provinsi Lampung, dan kami mengizinkan, tataran teknisnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung,” ujar Mirza.
Ia juga menegaskan, membangun infrastruktur pendidikan merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan generasi muda Lampung memiliki daya saing yang memadai.
“Kami mendorong siapa pun yang ingin mendirikan SMA atau SMK swasta, asalkan memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin operasional dari pemerintah provinsi,” lanjutnya.
Merespons kabar baik ini, Ketua Gepak Lampung Hi. Wahyudi, S.E. memandang dinamika yang sempat memanas justru berujung manis. Menurutnya, inilah bukti bahwa beda pandangan tak selalu berakhir dengan perpecahan, tetapi bisa melahirkan titik temu.
“Ini merupakan peta konflik yang berbuah manis,” kata Wahyudi, Selasa (15/7/2025).
Baginya, pertemuan antara Gubernur dan Wali Kota juga sekaligus menepis anggapan publik bahwa hubungan keduanya renggang. Justru, kata Wahyudi, kolaborasi ini semakin membuktikan pentingnya komunikasi untuk menjaga stabilitas kebijakan, terutama di bidang pendidikan.
Sebelumnya, dinamika sempat memanas setelah Johan Syahril TB dari Ormas Garuda Berwarna Nusantara menyampaikan kritik terbuka kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico. Johan kecewa karena dinilai tidak ada koordinasi terkait sekolah gratis tingkat SMA. Ia bahkan meminta Gubernur mengevaluasi jabatan Thomas.
Menanggapi kisruh itu, Wahyudi mengungkap kisah panjang hubungannya dengan Johan Syahril yang sudah terjalin sejak dua dekade silam.
“Johan Syahril adalah sahabat lama saya. Kami pernah satu lembaga, LSM MI, tepatnya 25 tahun yang lalu, dan saat ini kami sudah mendirikan lembaga masing-masing,” tuturnya.
Meski berbeda pendapat, Wahyudi menegaskan tujuannya sama, yakni menjaga agar kebijakan tetap berpihak pada rakyat.
“Walau sedikit berbeda pandangan, namun tujuan kami satu: untuk bisa berkontribusi bagi pemerintahan, khususnya Lampung,” jelasnya.
Sebagai pimpinan Gepak Lampung, Wahyudi menegaskan lembaganya akan terus bersikap kritis namun tetap objektif.
“Saya sampaikan juga bahwa kami dari Lembaga Gepak Lampung akan selalu mendukung semua kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung yang kami anggap baik. Namun jika ada kebijakan yang menurut kami salah, maka dengan tegas akan kami kritik sesuai dengan tupoksi kontrol kami sebagai lembaga,” tegasnya.
Ia berharap langkah bersama ini menjadi refleksi bahwa harmoni antarpemimpin daerah sangat penting, terlebih ketika menyangkut kepentingan pendidikan generasi penerus.
“Harapan kami ke depan, ini bisa menjadi evaluasi bahwa harmonisasi itu penting untuk mencapai suatu tujuan, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan dunia pendidikan anak bangsa yang berkesinambungan,” pungkas Wahyudi. (*)
