Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh
Daerah  

Sekda Aceh dan Asisten Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Ini Harapkan Mendagri

IMG 20230124 WA0007 660x330 1
Sekda Aceh, Bustami, SE, M.Si, didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos, M.Si, dan Kepala SKPA terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Selasa (24/1/2023). (Foto: Humas Pemprov Aceh).

BANDA ACEHSekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami Hamzah, bersama Asisten III Sekda Aceh, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) nasional dalam rangka membahas langkah konkret terkait Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 yang diadakan Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI secara Virtual, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Selasa (24/1/2023).

Sekda, Asisten III dan beberapa Kepala SKPA Pemerintah Aceh mengikuti kegiatan tersebut secara zoom meeting dari Ruang Rapat Sekda Aceh.

Dalam Rakor tersebut, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, sedikitnya ada enam upaya konkret pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah. Pertama adalah melaksanakan operasi pasar murah, pelaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

BACA JUGA:  Satgas Linmas Satpol PP dan WH Aceh Lakukan Patroli Trantibmas di Banda Aceh dan Aceh Besar

“Selanjutnya gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD),” kata Mendagri, Muhammad Tito Karnavian.

Lebih lanjut, Tito Karnavian menyampaikan, Inflasi secara nasional tercatat berada di angka 5,51 persen. Tito berharap agar daerah segera menekan angka inflasi, sehingga bisa turun di bawah angka nasional.

BACA JUGA:  Polres Simeulue Akhirnya Tetapkan Eri Susanti Jadi Tersangka

“Target nasional 3 persen di tahun ini. Kita harus bekerja lebih keras lagi,” kata Tito.

Mendagri menegaskan, kerja keras pemerintah daerah sangat diperlukan melalui berbagai rangkaian intervensi.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *