SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan pentingnya perubahan paradigma mendasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025. Ia menekankan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berhenti fokus pada pelaporan jumlah program atau realisasi anggaran semata – tetapi mulai mengarah pada pengukuran hasil nyata (outcome) dan dampak jangka panjang (impact) yang dirasakan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan saat ia memberikan pengarahan dalam Rapat Penyempurnaan Materi LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, yang berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Semarang, pada Rabu (4/3/2026).
“Ukuran kinerja yang selama ini kita laporkan memang baru sampai output. Belum sampai ke outcome, apalagi impact. Padahal yang ingin diketahui publik adalah perubahan nyata dari program yang kita jalankan,” tegas Sumarno.
Ia menjelaskan perbedaan ketiga komponen kinerja tersebut: Output sebagai hasil langsung dari kegiatan, outcome sebagai manfaat atau perubahan yang dirasakan dalam jangka menengah, dan impact sebagai perubahan jangka panjang yang baru terlihat setelah beberapa tahun.
“Mengukur outcome dan impact tidaklah mudah. Belum ada instrumen baku dari pusat, dan pengukurannya tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran saja,” akui Sekda. Menurutnya, outcome biasanya baru bisa terukur dalam waktu dua hingga tiga tahun, sedangkan dampak membutuhkan waktu lebih dari lima tahun untuk melihat perubahan yang sesungguhnya.
Namun, keterbatasan tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak memulai langkah perubahan. Sumarno mendorong setiap OPD untuk mulai mengembangkan metode dan indikator sendiri agar laporan kinerja menjadi lebih substantif, bukan sekadar formalitas administratif.
“Kalau belum ada instrumennya secara lengkap, berarti kita harus mulai membangun sendiri. Minimal kita masuk ke pengukuran hasil. Syukur-syukur bisa sampai dampak,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan LKPJ seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program, bukan hanya rutinitas pelaporan tahunan. Dengan mengedepankan outcome dan impact, pemerintah daerah dapat melihat sejauh mana kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pendekatan baru ini juga akan memperkuat kualitas perencanaan tahun depan. Sebab evaluasi tidak lagi hanya menilai kuantitas kegiatan yang dilaksanakan, melainkan sejauh mana program tersebut memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Kalau kita ingin pembangunan lebih tepat sasaran, maka pengukuran kinerja juga harus lebih tajam dan berorientasi pada outcome serta impact,” pungkasnya.
