BREBES – Kondisi ruas Jalan Nasional di wilayah Kecamatan Paguyangan, khususnya di kawasan Jembatan Layang (Flyover) Kretek, dinilai sangat memprihatinkan dan membahayakan nyawa pengendara. Sempitnya badan jalan serta minimnya fasilitas keselamatan menjadi penyebab utama berulangnya kecelakaan yang telah memakan banyak korban luka hingga korban jiwa di lokasi tersebut, pada Senin (11/05/2026).
Merespons kondisi yang dinilai sudah sangat darurat itu, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Keselamatan Flyover Kretek (AMPK), Dedi Ajnjar Priyanto, S.E., menyampaikan pernyataan tegas saat ditemui awak media di Kedai Kopi Kalker, Jalan Lingkar Bumiayu. Ia menegaskan perbaikan di lokasi tersebut tidak bisa lagi ditunda dan harus ditangani serius.
Bukan sekadar pernyataan lisan, AMPK telah mengirimkan surat permohonan resmi bernomor 001/AMPK-FO/V/2026 tertanggal 9 Mei 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan (PPK) 1.4 Jawa Tengah, dengan tembusan disampaikan hingga ke tingkat pusat, yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bahkan langsung dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia. Langkah ini diambil agar masalah segera mendapat perhatian dan penanganan tuntas.
“Kami tegaskan dengan tegas, jumlah kecelakaan di jalur ini sudah tak terhitung dan telah merenggut banyak nyawa serta menimbulkan luka parah. Penyebab utamanya mutlak satu: sempitnya badan jalan yang ada sekarang,” tegas Dedi di hadapan wartawan.
Menurutnya, lebar jalan saat ini sudah tidak memadai dan sama sekali tak sebanding dengan volume kendaraan yang padat setiap harinya, baik kendaraan pribadi maupun alat angkut barang. Ditambah lagi kondisi fasilitas jalan yang buruk dan tidak terawat, menjadikan jalur ini sebagai zona rawan bencana yang setiap saat mengancam keselamatan pengguna jalan dan warga sekitar.
“Demi menghentikan bertambahnya korban dan menyelamatkan nyawa manusia, kami memohon perhatian serta tindak lanjut segera, mulai dari pemerintah daerah hingga pimpinan tertinggi negara, terhadap empat usulan prioritas kami,” ujarnya.
Berikut empat tuntutan utama yang disampaikan AMPK demi keselamatan bersama:
1. Pemangkasan atau Penebangan Pohon di Jalur Penyelamat
Pohon-pohon di bahu jalan dinilai terlalu tinggi dan rimbun hingga menghalangi pandangan pengemudi serta menutupi rambu lalu lintas. Pohon-pohon itu juga berisiko tumbang saat hujan lebat dan angin kencang. AMPK menuntut pemangkasan habis atau penebangan total pohon yang mengganggu demi keamanan.
2. Pelebaran Jalan atau Pengecoran Menyeluruh
Ini menjadi poin paling utama. Jalan yang sempit membuat kendaraan sulit berpapasan, terutama kendaraan besar, sehingga sangat mudah terjadi tabrakan berakibat fatal. AMPK menuntut pelebaran jalan secara mutlak. Jika belum bisa dilakukan saat ini, pemerintah wajib mengecor ulang seluruh permukaan jalan dengan kualitas tinggi guna memaksimalkan lebar efektif dan kekuatan struktur jalan.
3. Pemasangan Lampu Penerangan dan CCTV
Sepanjang jalur nasional dan jalur penyelamat gelap gulita saat malam hari. Minimnya cahaya membuat risiko kecelakaan meningkat berkali lipat, serta rawan tindak kejahatan yang sulit dipantau. AMPK menuntut pemasangan lampu jalan yang terang dan merata, serta kamera pengawas di seluruh kawasan Flyover untuk memantau lalu lintas dan memudahkan penanganan kejadian.
4. Pembangunan Halte Bus di Depan SMP Negeri 1 Paguyangan
Lokasi sekolah berada tepat di pinggir jalan utama yang padat dan sempit, di titik rawan tertinggi. Saat ini tidak ada fasilitas halte sama sekali, sehingga ratusan siswa terpaksa menunggu dan naik-turun kendaraan tepat di pinggir jalan yang sangat berbahaya. AMPK menuntut dibangunnya halte permanen, beratap, dan aman demi keselamatan para pelajar.
Dedi kembali menegaskan, penyampaian aspirasi hingga ke tingkat tertinggi negara dilakukan agar masalah yang berlarut-larut ini segera ada titik terang. Kondisi saat ini sudah tidak bisa ditawar lagi karena nyawa manusia adalah taruhan utamanya.
“Kami menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji manis atau rencana di atas kertas. Surat ini sudah kami sampaikan ke daerah, instansi terkait, Kementerian PUPR Pusat, bahkan langsung ke Presiden RI. Kami berharap persoalan infrastruktur ini ditangani tuntas demi keselamatan kita semua,” pungkasnya.
