Aceh Barat – Ketua DPP Forum Kerukunan Anak Bangsa (Forkab) Provinsi Aceh, Muhammad Nasir Lado mengapresiasi sikap Ketua DPW Forkab seluruh Aceh yang tidak terprovokasi dengan tidak adilnya pemberian modal usaha dan perekonomian dari BRA kepada mantan Kombantan GAM.
Namun demikian, Ketua DPP Forkab Aceh meminta kepada Pj Gubernur, Achmad Marzuki untuk berlaku adil dan memantau bantuan modal usaha dari BRA tersebut ada dibagi seadil-adilnya secara merata.
“Kita meminta kepada PJ Gurbernur Aceh untuk berlaku seadil-adilnya, beliau kebetulan juga pernah menjadi Pangdam Aceh dan beliau tau, bahwa forum kerukunan anak bangsa ini adalah bukan bentukan tapi binaan dari pemerintah Aceh,” kata Muhammad Nasir Lado kepada hariandaerah.com, Senin (21/11/2022).
Ia selaku Ketua DPP Forkab berharap kepada Pj Gubernur agar menanggapi permintaan yang di sampaikan oleh DPW Forkab yang ada di lapangan dan di daerah-daerah.
Menurut Muhammad Nasir Lado, anggota Forkab merupakan mantan kombatan GAM yang ikhlas menyerahkan diri (turun) gunung dan kembali membela Indonesia, kembali ke NKRI sebelum MoU (Nota Kesepahaman) ditandatangani di Helsinki masa itu.
“Bahwa korban konflik itu termasuk kami dalam Forkab ini, Forkab adalah anggota mantan kombatan GAM yang kembali ke pangkuan ibu pertiwi sebelum MoU Helsinki ditandatangani, itu sesuai dengan arahan Presiden Megawati Soekarno Putri dulu dan diteruskan oleh Pemprov Aceh, maka dari itu janganlah pak Pj Gubernur Aceh yang seorang jendral menerapkan politik belah bambu, yang sebelah diinjak sebelah diangkat,” tegas Muhammad Nasir Lado.
Oleh karena itu, sambung Nasir, Ia menaruh harapan besar kepada Pj Gubernur Aceh yang pernah bertugas sebagai Pangdam di tanah rencong itu, agar bersikap adil dan tidak memandang Forkab sebelah mata.
“Malah yang diinjak-injak kami yang berjasa kepada NKRI ini, kami tidak ada paksaan dari pihak manapun, kami tulus dan ikhlas, turun gunung sebelum MOU Helsinki demi menjaga NKRI, demi menjaga Aceh ini dalam bingkai NKRI waktu dulu konflik, malah sekarang ini kami dibuang,” sebutnya.
Bukan itu saja, Nasir juga mengingatkan Pj Gubernur atas keberadaan Organisasi Forkab ini. Dijelaskannya, Forkab adalah organisasi yang sah di negara Indonesia dan mempunyai legalitas SK dari Kemenkumham, Forkab ini adalah sebuah forum yang membawahi mantan-mantan Kombatan yang menyerah atau yang kembali ke pangkuan ibu Pertiwi sebelum MOU Helsinki tahun 2015 silam.
“Maka dari itu seandainya hal-hal akan berlanjut akan berlangsung kembali, tanpa ada kami disitu, kami tidak menyalahkan BRA Aceh, tidak menyalahkan organisasi lain. Tetapi tolong pak PJ Gurbernur berikan lah kepada kami selaku mantan Kombatan, korban konflik, anak suhada dan para janda-janda anak-anak yatim yang ditinggalkan orangtuanya jadi bukan hanya satu organisasi saja yang diberikan modal usaha,” harap Nasir.
Tak berhenti di situ saja, Nasir juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dia peroleh di lapangan, Forkab belum pernah menerima bantuan sama sekali, kecuali bantuan dana regenerasi tahun 2006 dari BRA.
“Bapak selaku orang tua, kami mohon pak adanya pemerataan istilahnya tidak memandang kami ini sebelah mata, jadi bapak ketahui. Kami pikir tidak perlu menggurui Pak Pj Gubernur, akan tetapi Pak Pj lebih paham dari apa yang kami sampaikan ini, agar tidak adanya kesenjangan sosial bagi mantan Kombatan GAM,” imbuh Ketua DPP Forkab.
