Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh

Tokoh Muda Aceh Minta Kasus Penganiayaan Siswa SMA Modal Bangsa Segera Diusut

toko
Tokoh Muda Aceh, Rachmat Mulyan. (Foto: Istimewa)

BANDA ACEH – Seorang siswa SMA Modal Bangsa Aceh diduga mengalami pendarahan pada bagian kepala seusai dikeroyok kakak kelas setelah mengikuti kegiatan rutin pengajian di Musalla asrama sekolah. Menyikapi fenomena tersebut, Tokoh Muda Aceh, Rachmad Muchlyan meminta kasus ini diusut tuntas dan terbuka.

“Mengutuk keras kasus ini, terutama korban bullying hingga pendarahan pada bagian kepala. Faktor terbesar anak korban bullying selain fisik adalah psikis, terutama jika kejadian berulang kali dilakukan,” jelas Rachmad Muchlyan dikutip dari situasi.co.id, Jumat (01/09/2023).

Rachmad mengatakan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus mengawal dan mengawasi serta berkoordinasi dengan Instansi terkait kasus tersebut. Dan apabila dalam kasus ini terdapat campur tangan yang diduga pihak oknum sekolah untuk dapat ditindak tegas.

BACA JUGA:  Iqbal Piyeung Terpilih Sebagai Ketua Kadin Aceh Periode 2022-2027

“KPAI harus melakukan pengawasan kasus ini dengan berkoordinasi UPTD setempat, aparat penegak hukum dan juga Dinas Pendidikan terutama sekolah yang bersangkutan. Apabila dalam hal ini ada campur tangan oknum guru, harus ditindak secara tegas,” kata Ketua Demisioner Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh itu.

Rachmad juga meminta kepada pihak-pihak terkait agar kasus ini diusut tuntas. Dia ingin, kasus ini menjadi pembelajaran bahwa saat ini Indonesia khusunya Aceh darurat kekerasan anak.

BACA JUGA:  Sosialisasi e-Catalog Aceh Dorong Kemajuan UMKM

“Kasus bullying terutama pada anak harus diselesaikan dengan tuntas dan terbuka, sehingga menjadi pembelajaran bersama betapa daruratnya kekerasan pada anak di Indonesia khususnya Aceh,” pintanya.

Ia berharap, proses hukum dalam kasus ini mengedepankan prinsip sistem peradilan anak. Terlebih, kata dia, jika terduga pelaku adalah anak di bawah umur yang merupakan kakak kelas korban diatasnya satu tingkat.

“Perlu diperhatikan prinsip SPPPA (sistem peradilan pidana anak) dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, terutama pada anak saksi dan pada anak pelaku,” pungkas pengusaha Muda Aceh itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *