BREBES – Warga dan tokoh masyarakat Desa Banjar Lor Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengeluhkan pembongkaran jembatan Dk Kubokan tanpa adanya jalan darurat, warga dan tokoh masyarakat menuding pihak pelaksana proyek lalai, karena tidak adanya kordinasi dengan masyarakat sekitar.
Dampaknya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, ekonomi, hingga pelayanan publik. Pihak pelaksana proyek tidak melakukan sosialisasi atau koordinasi yang memadai dengan warga dan tokoh masyarakat setempat sebelum pembongkaran dimulai.
Kontraktor atau pihak terkait mengabaikan kewajiban untuk menyediakan akses alternatif atau jalan darurat, meskipun sudah menjadi bagian dari rencana kerja. Warga tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai jadwal pembongkaran, durasi pengerjaan, atau ketersediaan jalur alternatif. Ini sering kali diperparah dengan tidak adanya papan informasi proyek.
Hal tersebut diungkapkan oleh, Sukirno , salah satu tokoh masyarakat Desa Banjar Lor yang juga Ketua LSM GAPURA Kabupaten Brebes kepada awak media hariandaerah.com , Rabu siang 22/10/2025.
Mestinya pihak pelaksana proyek dan tim teknis tau prosedur standar dalam pembangunan infrastruktur, termasuk menyediakan jalan sementara untuk menjamin akses masyarakat, namun hal itu sepertinya tidak dipatuhi.
Sukirno menuturkan, alokasi dana untuk proyek hanya fokus pada pembangunan jembatan utama dan mengabaikan biaya untuk pembangunan jembatan darurat. Dampak yang dirasakan warga akses jalan terputus, jalan utama yang menghubungkan antarwilayah terputus total, sehingga warga harus memutar jauh untuk beraktivitas.
Aktivitas ekonomi terhambat: Pedagang, petani, dan pekerja lain kesulitan mengangkut barang dagangan atau hasil panen, yang berujung pada kerugian finansial.
Gangguan pada layanan penting: Warga kesulitan mengakses sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan. Ambulans atau layanan darurat lainnya juga dapat terhambat.
Anak-anak sekolah harus menempuh jarak lebih jauh, dan warga yang sakit harus berhadapan dengan kesulitan ekstra untuk berobat,”ujarnya.
Kecaman dan protes: Warga yang merasa dirugikan sering kali meluapkan amarah mereka dengan melakukan protes atau bahkan membangun jembatan darurat secara swadaya.
Sukirno berharap pihak pelaksana proyek harus segera menyediakan jalan alternatif atau jembatan darurat yang layak untuk dilalui masyarakat.
Pemerintah daerah dan kontraktor perlu melakukan sosialisasi secara terbuka dan terus-menerus kepada warga mengenai perkembangan proyek. Dan menyediakan papan informasi proyek yang jelas harus dipasang di lokasi, mencantumkan detail seperti nama proyek, pelaksana, durasi pekerjaan, dan kontak yang bisa dihubungi.
Pihak terkait perlu membuka ruang dialog untuk mendengar keluhan dan mencari solusi bersama warga yang terdampak dan Pemerintah daerah perlu mengawasi ketat pelaksanaan proyek untuk memastikan prosedur dipatuhi dan hak-hak warga tidak diabaikan,”Pungkasnya.
Sementara hingga berita ini di turunkan pihak pelaksana proyek dan Dinas terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga dan tokoh masyarakat Desa Banjar Lor, terkait pembongkaran jembatan Dk Kobokan Lor yang tidak menyediakan jalan atau jembatan darurat
