BANDUNG – Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Marwan Nusuf, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Ika Mardiah, telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, penandatanganan PKS ini dilakukan di Gedung Jabar Command Center Komplek Perkantoran Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate) pada Kamis (25/5/2023).
Penandatanganan PKS ini, memiliki fokus yang lebih teknis dan operasional dalam bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik, disaksikan oleh Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, yang mewakili Sekretaris Daerah Jawa Barat.
Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, literasi digital, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Ruang lingkup perjanjian ini mencakup pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang melibatkan pemanfaatan dan pengembangan sistem elektronik pemerintah, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur command center, pusat data, dan jaringan intra pemerintah.
Selain itu, juga terdapat upaya penguatan tata kelola dan manajemen TIK, manajemen keamanan informasi, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TIK.
Dalam hal penguatan literasi digital, perjanjian ini meliputi pemanfaatan berbagai media dan layanan digital pemerintah, diseminasi, sosialisasi, dan edukasi literasi digital, serta kolaborasi dan pengembangan literasi digital.
Sementara itu, dalam penerapan kebijakan Satu Data, perjanjian ini mencakup penguatan pengelolaan statistik sektoral dan geospasial, pengembangan dan pengelolaan tata kelola dan manajemen satu data, serta pengembangan SDM.
Marwan Nusuf, Kepala Diskominsa Aceh, menyambut baik kerja sama yang telah disepakati ini, baginya, perjanjian ini, yang berlaku selama jangka waktu 5 tahun, memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di kedua daerah tersebut.
“Bagi pemerintah Aceh, kerja sama ini juga merupakan batu loncatan atau contoh terbaik dalam mengejar ketertinggalan dalam menciptakan ekosistem data dan peta, sehingga satu data dan satu peta Aceh dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kerja sama ini juga merupakan sebuah momentum penting bagi pemerintah Aceh karena didukung sepenuhnya oleh program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), sebuah kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia,” ujarnya.
Menurut Marwan Nusuf, ketiga aspek yang tercakup dalam ruang lingkup kerja sama ini saling melengkapi dan dapat saling mendukung untuk mempercepat transformasi digital nasional serta meningkatkan etika masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital atau dunia maya. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, pelayanan publik dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, Ika Mardiah, Kepala Diskominfo Jawa Barat, juga menyambut baik kolaborasi antara kedua daerah, ia menegaskan pentingnya sinergi dalam pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik melalui literasi digital, Ika Mardiah berpendapat bahwa dengan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kedua belah pihak dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
Dalam rangka mendukung perjanjian kerja sama ini, pemerintah Aceh dan Jawa Barat akan mengalokasikan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi, hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi program-program yang tercakup dalam PKS ini serta meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai di kedua dinas terkait.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kerja sama ini, Marwan Nusuf dan Ika Mardiah menekankan pentingnya melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan implementasi PKS, melalui monitoring dan evaluasi yang baik, kedua belah pihak akan dapat mengidentifikasi kendala dan tantangan yang mungkin muncul serta melakukan perbaikan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
