SIMEULUE – Hingga hari ini, Kamis 7 Mei 2026, kabar yang beredar di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota DPRK di Kabupaten Simeulue dilaporkan belum menerima gaji bulanan. Situasi ini memantik kegelisahan, tidak hanya di internal pemerintahan, tetapi juga di tengah masyarakat yang bergantung pada perputaran ekonomi dari para pegawai tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, keterlambatan pembayaran gaji ini diduga akibat kekosongan kas daerah. Meski belum ada penjelasan resmi dari pemerintah kabupaten, kondisi tersebut mulai memunculkan tanda tanya besar terkait pengelolaan anggaran daerah.
Menganggapi hal itu, Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Simeulue, Marwan, S.Sos, angkat suara. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar lebih hati-hati dan bijak dalam menyusun serta merealisasikan anggaran.
“Ini bukan sekadar soal keterlambatan teknis. Pemerintah harus serius dalam melakukan kajian anggaran agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Menurut Marwan, dampak dari keterlambatan pembayaran gaji ASN tidak bisa dipandang sebelah mata. Efeknya bisa menjalar ke berbagai sektor, mulai dari menurunnya daya beli masyarakat hingga terganggunya stabilitas ekonomi lokal.
“ASN itu roda penggerak pelayanan. Kalau hak mereka terlambat, tentu akan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Bahkan, ekonomi daerah juga bisa ikut melambat,” katanya.
Dikatakannya, fenomena itu, dikhawatirkan akan berimbas pada psikologis dan kinerja aparatur. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, fokus pelayanan kepada masyarakat berpotensi ikut terganggu.
Di sisi lain, lanjut Marwan, masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka sekaligus solusi konkret. Transparansi dinilai penting untuk meredam spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Simeulue terkait penyebab pasti maupun langkah yang akan diambil untuk mengatasi keterlambatan pembayaran gaji tersebut.
