BANDA ACEH – Forum Koordinasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh (FKPPA) melayangkan kritik tajam Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh dengan menuding dinas tersebut ‘lemah syahwat’ serta memberi rapor merah atas rendahnya realisasi program kerja.
Kritik tajam itu disampaikan langsung oleh Ketua FKPPA, Polem Muda Ahmad Yani langsung menghujam jantung performa dinas tersebut pada Sabtu (13/06/2026).
Dengan diksi yang lugas tanpa basa-basi, Polem Muda yang juga mantan Ketua Forkab Aceh ini memberikan “Rapor Merah” atas lambatnya realisasi program jaring pengaman ekonomi masyarakat.
Secara spesifik, Polem Muda membidik kinerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Reza Ferdian S.STP M.Si serta Hendra Saputra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang UKM Aceh yang sangat tidak bergairah, alias “Mandul”.
”Kinerja Kadis Koperasi dan UKM Aceh beserta KPA Bidang UKM terlihat ‘lemah syahwat’ dan ketiadaan birahi politik dalam mengeksekusi anggaran,” cetus Polem Muda bernada masygul.
Kritik tersebut bukan tanpa landasan data yang objektif. Jika merujuk pada potret realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) per 30 April 2026, akumulasi performa Diskop-UKM Aceh berada dalam zona defisit target (deviasi negatif) sebesar -9,76%.
“Dari pagu yang dialokasikan, realisasi keuangan dinas ini baru menyentuh angka 6,22% dari target yang seharusnya berada di angka 15,98%,” sebutnya lagi.
Selanjutnya dikatakan, ada sebuah ketimpangan jika menilik dokumen internal Desk Paket Strategis Bidang UKM.
Lembaran demi lembaran laporan menunjukkan tumpukan proyek pengadaan alat kerja wirausaha pemula dan bantuan UMKM, mulai dari mesin laundry, alat katering, hingga peralatan perbengkelan yang masih membeku dalam status “Belum Proses” atau “Bim Proses” dengan keterangan klasik: “Menunggu SK Hibah” atau “Menunggu Revisi Nomenklatur”.
Dampak Nyata di Akar Rumput
Bagi seorang yang terbiasa melihat realitas di lapangan, angka-angka deviasi negatif ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Ia adalah cerminan dari tersumbatnya bantuan yang seharusnya sudah mengalir ke tangan-tangan pedagang kecil, korban bencana, dan pemuda yang mencoba bertahan hidup.
Polem Muda mengingatkan bahwa kelambatan ini berdampak sistemik dan sangat mengganggu proses pemulihan ekonomi masyarakat miskin di akar rumput pasca-bencana alam. Ketika daya beli masyarakat berada di titik nadir, lambatnya penetasan anggaran pemerintah sama saja dengan membiarkan pertumbuhan usaha ekonomi rakyat mati perlahan.
”Jika berbagai program pemerintah yang menyentuh rakyat kecil seperti ini lambat eksekusinya, hal itu disebabkan oleh kualitas pejabat birokrat yang inkompeten,” tegasnya.
Mempertaruhkan Citra “Mualem”
Lebih jauh, FKPPA melihat ada implikasi politik yang jauh lebih besar di balik kelalaian administratif ini. Kegagalan para pembantu Gubernur Aceh di dinas teknis ini berpotensi menjadi kerikil tajam yang merusak reputasi kepemimpinan daerah.
Secara terbuka, Polem Muda mengingatkan bahwa inkompetensi birokrat di Diskop-UKM ini lambat laun bakal merusak citra Mualem selaku Gubernur Aceh. Rakyat tidak akan menyalahkan dokumen atau SK Hibah yang terlambat, rakyat hanya tahu apakah pemimpin mereka hadir atau absen di masa sulit.
Untuk itu, Polem yang juga mantan timses pemenangan Mualem – Dek Fad ini mendesak segera adanya langkah korektif yang radikal demi menyelamatkan sisa tahun anggaran.
”Sudah saatnya Mualem selaku Gubernur untuk segera mengevaluasi kebijakan penempatan pejabat yang minim rekam jejak dan cenderung dipaksakan, tanpa ada kemampuan nyata untuk memimpin Dinas Koperasi dan UKM Aceh,” ungkapnya mengunci pernyataan tersebut.
“Bola panaspun kini berada di tangan pimpinan daerah, apakah tetap pertahankan stabilitas birokrasi yang loyo, atau segera melakukan penyegaran demi syahwat pembangunan yang lebih bertenaga,” tutup Polem Muda.
