KOTA LANGSA – Wakil Rektor III IAIN Langsa, Prof. Dr. Iskandar Budiman MCL menjelaskan bahwa Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pihaknya hanya menerima 225 kuota untuk mahasiswa baru tahun 2026.
Sedangkan untuk jalur Afirmasi sekitar puluhan penerima, Warek III ini tidak mengetahui, karena penentuan dan seleksi penerima melalui jalur afirmasi bukan merupakan kewenangan IAIN Langsa.
Hal itu disampaikan oleh Prof. Dr. Iskandar Budiman untuk mengklarifikasi terhadap adanya berita diduga ada permainan soal penetapan penerima beasiswa KIP Kuliah di IAIN Langsa bagi mahasiswa baru.
“IAIN Langsa memperoleh alokasi sebanyak 225 kuota penerima KIP Kuliah tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72 mahasiswa tercatat melalui jalur afirmasi,” terangnya kepada hariandaerah.com, Jum’at (30/10/2026).
Lebih lanjut disampaikan, bahwa IAIN Langsa hanya menerima alokasi kuota dan menindaklanjuti hasil penetapan penerima sesuai mekanisme yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama RI di tingkat pusat.
Proses pencairan bantuan KIP Kuliah juga dilakukan oleh Kementerian Agama RI melalui mekanisme di tingkat pusat. Dalam pelaksanaannya, terdapat pula alokasi jalur afirmasi yang melibatkan Anggota DPR RI dalam menentukan calon penerima KIP Kuliah.
Ia menambahkan, untuk proses pendataan calon penerima dilakukan melalui aplikasi KIP Kuliah. Dalam aplikasi tersebut tersedia dua jenis akun untuk penginputan data penerima, yakni Akun Perguruan Tinggi dan Akun Afirmasi.
“Kedua akun tersebut memiliki mekanisme penginputan data yang berbeda sesuai dengan jalur dan kewenangan masing-masing,” katanya lagi.
Perguruan tinggi melakukan penginputan melalui akun perguruan tinggi, sedangkan jalur afirmasi menggunakan akun afirmasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Dengan mekanisme ini, jumlah 72 mahasiswa melalui jalur afirmasi merupakan bagian dari hasil proses pendataan dan penetapan melalui jalur afirmasi, bukan keputusan seleksi mandiri IAIN Langsa,” ungkap Prof. Iskandar Budiman.
Pimpinan IAIN Langsa menjelasan ini untuk informasi utuh yang disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pembagian kewenangan, mekanisme pendataan, penetapan penerima, hingga pencairan bantuan KIP Kuliah tahun 2026.
