Oleh: Nurmansyah, M.Sos.
Stabilitas ekonomi bukan sekadar persoalan angka inflasi, nilai tukar, atau pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Di balik setiap indikator, terdapat daya beli masyarakat, keberlangsungan usaha, dan harapan keluarga untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Karena itu, menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi membutuhkan kebijakan yang tepat, koordinasi yang kuat, dan penguatan sektor produktif.
Dalam konteks Aceh, khususnya wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe, agenda tersebut memiliki arti strategis. Potensi pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan modal penting. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Stabilitas sebagai Fondasi Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas membutuhkan stabilitas. Kenaikan harga yang berlebihan dapat mengurangi daya beli, meningkatkan biaya produksi, dan menghambat ekspansi usaha. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang terkendali memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor dalam mengambil keputusan.
Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Agustus 2026 yang diterbitkan Bank Indonesia, ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan 4,09 persen pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung, antara lain, oleh sektor perdagangan, konstruksi, dan pertanian. Perkembangan ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah, meskipun manfaatnya tetap perlu diperluas agar dirasakan masyarakat secara merata.
Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter, mendukung kelancaran sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai mandatnya. Di tingkat daerah, peran tersebut perlu diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Pengendalian Inflasi Harus Menyentuh Akar Persoalan
Inflasi menjadi tantangan yang langsung dirasakan masyarakat. Kenaikan harga beras, cabai, bawang, ikan, dan kebutuhan pokok lainnya dapat mempersempit ruang belanja keluarga, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Berdasarkan data inflasi September 2026 yang menjadi rujukan artikel ini, inflasi tahunan tercatat 5,86 persen di Aceh Tengah, 5,79 persen di Aceh Tamiang, dan 4,59 persen di Lhokseumawe. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang memperhatikan karakteristik setiap daerah, termasuk komoditas penyumbang inflasi, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi.
Pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan setelah harga melonjak. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memperkuat pemantauan harga, memetakan wilayah produksi dan konsumsi, serta mengantisipasi gangguan pasokan sejak dini.
Gerakan pangan murah, operasi pasar, dan kerja sama antardaerah dapat menjadi solusi apabila dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata. Daerah yang mengalami kekurangan pasokan perlu dihubungkan dengan wilayah surplus produksi. Pada saat yang sama, petani dan nelayan membutuhkan akses pasar yang memadai agar peningkatan produksi turut meningkatkan pendapatan mereka.
Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya menyangkut keterjangkauan harga, tetapi juga pembenahan rantai pasok agar distribusi lebih efisien dan produsen memperoleh keuntungan yang layak.
Menggerakkan Potensi Ekonomi Lhokseumawe
Wilayah kerja KPwBI Lhokseumawe memiliki peluang besar untuk memperkuat pertumbuhan melalui pengembangan sektor produktif. Posisi Lhokseumawe dan kawasan sekitarnya di pesisir utara Aceh memberikan peluang bagi perdagangan, perikanan, pertanian, industri, dan pengembangan UMKM.
Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup. Petani dan nelayan membutuhkan fasilitas penyimpanan, pengolahan pascapanen, informasi harga, pembiayaan, serta jaringan pemasaran yang lebih luas. Tanpa dukungan tersebut, peningkatan produksi berisiko tidak menghasilkan keuntungan optimal, sementara konsumen masih menghadapi harga tinggi akibat panjangnya rantai distribusi.
Bank Indonesia dapat berkontribusi melalui kajian ekonomi daerah, koordinasi pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, edukasi keuangan, dan penguatan sistem pembayaran. Sementara itu, pemerintah daerah dan instansi terkait berperan sesuai kewenangannya dalam memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas akses pasar.
Keberhasilan kolaborasi tersebut perlu diukur melalui hasil nyata, seperti peningkatan penjualan, efisiensi biaya, perluasan pasar, dan penciptaan lapangan kerja, bukan semata-mata jumlah kegiatan yang diselenggarakan.
Digitalisasi sebagai Pengungkit Ekonomi
Pemanfaatan teknologi digital membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau konsumen lebih luas. Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), misalnya, mempermudah transaksi dan membantu pencatatan pembayaran. Pencatatan yang tertib juga dapat menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan mempersiapkan akses pembiayaan.
Meski demikian, digitalisasi perlu disertai pendampingan mengenai keamanan transaksi, pengelolaan arus kas, pemasaran digital, dan kewaspadaan terhadap penipuan. Inklusi keuangan juga harus berjalan bersama literasi keuangan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan formal secara aman dan bertanggung jawab.
Sinergi Berbasis Data dan Hasil Nyata
Kebijakan ekonomi yang efektif harus berangkat dari data yang akurat dan mutakhir. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, perkembangan harga komoditas, kondisi pasokan, serta kinerja sektor usaha perlu dianalisis secara terpadu. Pendekatan ini membantu membedakan persoalan jangka pendek, seperti gangguan distribusi, dari masalah struktural yang memerlukan pembenahan produksi dan logistik.
Koordinasi yang efektif bukan sekadar menyamakan agenda rapat, melainkan memastikan setiap pihak memahami tanggung jawab, berbagi informasi, dan menindaklanjuti keputusan secara konsisten. Evaluasi berkala juga diperlukan agar program yang belum efektif dapat diperbaiki berdasarkan kondisi lapangan.
Pada akhirnya, stabilitas dan pertumbuhan bukan dua tujuan yang harus dipertentangkan. Stabilitas memberikan kepastian, sedangkan pertumbuhan membuka kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Bagi Aceh, termasuk Lhokseumawe dan wilayah sekitarnya, keduanya perlu diperkuat melalui kebijakan yang konsisten, ekonomi produktif, dan kerja sama lintas sektor.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dalam kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, ketahanan UMKM menghadapi gejolak, peningkatan produktivitas, dan terbukanya kesempatan kerja bagi generasi muda.
Dengan sinergi kebijakan yang kuat, berbasis data, dan berorientasi pada hasil, wilayah kerja KPwBI Lhokseumawe dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan perekonomian Aceh yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
