SIMEULUE – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Simeulue memberikan klarifikasi terkait narasi yang beredar di media sosial mengenai isu ketidakstabilan gaji kepala desa dan perangkat desa. APDESI menegaskan informasi yang viral di sejumlah platform tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Ketua DPC APDESI Simeulue, melalui Sekretaris, Radiansyah, A.Md, mengatakan narasi yang beredar melalui TikTok, WhatsApp, dan Facebook telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini pembayaran penghasilan tetap (Siltap) kepala desa maupun perangkat desa di Kabupaten Simeulue berjalan normal dan tidak mengalami kendala.
“Narasi dalam konten TikTok tersebut sangat berbeda dengan fakta yang kami sampaikan saat wawancara. Judul dan isi konten dibuat berdasarkan opini pemilik akun, bukan berdasarkan fakta yang kami jelaskan. Jika tidak segera diluruskan, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dan APDESI, seolah-olah kami menjatuhkan kinerja pemerintah daerah,” ujar Radiansyah kepada wartawan, Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, kehadiran rombongan kepala desa bersama pengurus APDESI Simeulue ke Banda Aceh bukan untuk mempersoalkan keterlambatan atau ketidakstabilan pembayaran gaji. Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan sejumlah usulan strategis yang berkaitan dengan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan aparatur desa.
Salah satu usulan yang disampaikan, kata Radiansyah, adalah permohonan kepada Pemerintah Aceh agar mengalokasikan Dana Bantuan Desa/Gampong yang bersumber dari Dana Khusus APBA Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut dinilai penting mengingat adanya pengurangan alokasi Dana Desa dari APBN yang dialihkan untuk program nasional lainnya, sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program di desa, termasuk sektor ketahanan pangan.
“APDESI Simeulue juga menyampaikan sejumlah aspirasi melalui anggota DPR Aceh Daerah Pemilihan Aceh 10, yakni Ir. Iskandar dan Ihya Ulumuddin. Usulan tersebut meliputi bantuan pupuk bagi petani padi dan kelapa sawit, serta bantuan bibit kelapa sawit untuk mendukung peningkatan produktivitas masyarakat desa,” jelasnya.
Permohonan serupa juga disampaikan kepada anggota DPR Aceh dari Partai Aceh, Yahdi, serta pengusaha asal Simeulue, Ahmad Danion, sebagai bentuk upaya memperkuat dukungan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Radiansyah berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Ia mengimbau publik agar mengedepankan informasi yang bersumber dari keterangan resmi sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang keliru terhadap kondisi pemerintahan desa di Kabupaten Simeulue. (Q)
