NAGAN RAYA – Komandan Korem (Danrem) 012/Teuku Umar, Kolonel Inf Windarto S.Sos MM hadir di tengah-tengah perlawanan warga Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya yang terancam oleh industri pertambangan.
Kolonel Inf Windarto turun gunung dari markasnya di Alue Peunyareng, Meulaboh, Aceh Barat, untuk menemui warga yang sedang lakukan aksi demonstrasi secara langsung di halaman Kantor Camat Beutong Ateuh Banggalang, Senin (31/08/2026).
Ia merespons atas tekanan masyarakat adat disana dengan menyatakan dukungannya terhadap perjuangan warga dalam menjaga kelestarian lingkungan dan berjanji akan mengambil langkah taktis.
“Saya akan menyeret Camat dan para Keuchik Beutong Ateuh yang bersembunyi untuk duduk bersama, serta memaksa mereka menandatangani surat petisi pencabutan rekomendasi izin tambang,” ucap Danrem Windarto di hadapan massa.
Kehadiran Danrem 012/TU satu hari setelah ratusan emak-emak memblokade jembatan besi dengan kibaran bendera Bulan Bintang dan acungan parang, menjadikan massa aksi tidak lagi berhadapan dengan barikade aparat rendahan.
Kehadiran perwira menengah TNI ini mengurai benang kusut di lapangan, sekaligus membuka tabir betapa rapuhnya nyali otoritas sipil setempat ketika dihadapkan pada kemarahan rakyatnya sendiri.
Ironi pun tersaji di pelataran Kantor Camat tersebut, dimana saat petinggi militer tingkat korem hadir untuk meredam tensi dan mendengarkan aspirasi warga, para pejabat sipil yang seharusnya bertanggung jawab atas wilayah tersebut justru lenyap bak ditelan bumi.
Tokoh masyarakat Beutong Ateuh, Tgk. Rusli Adi, dengan nada getir menyoroti kejanggalan tersebut di hadapan Danrem dan ratusan massa aksi tolak tambang.
”Kehadiran Bapak Danrem hari ini justru diwarnai dengan kaburnya para pemimpin kami. Camat, Mukim, hingga para Keuchik dari empat desa di Beutong Ateuh Banggalang semuanya absen. Mereka tidak berani menampakkan wajah,” ucapnya tegas.
Pernyataan Tgk. Rusli Adi ini telah menelanjangi ketidakmampuan birokrasi lokal dalam membela ruang hidup warganya.
Absennya para pejabat ini mempertegas dugaan warga sebagaimana disuarakan pada aksi spontan emak-emak sehari sebelumnya: Bahwa hirarki birokrasi di tingkat desa hingga kecamatan telah ‘masuk angin’ dan memilih bertekuk lutut pada kepentingan pemodal tambang.
Massa aksi dalam pertemuan terbuka yang menegangkan namun terkendali itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka mendesak Kolonel Inf Windarto untuk segera membersihkan oknum militer di tingkat bawah yang dinilai bermain mata dengan perusahaan.
Mereka menuntut dan mendesak pencopotan secara spesifik kepada Komandan Pos Rayon Militer (Danpos Ramil) Beutong Ateuh, Pelda Tony Subiantoro, yang dinilai manuvernya dianggap sering memicu keresahan dan intimidasi di tengah masyarakat yang tengah berjuang menolak tambang.
Fakta di lapangan tersebut telah menunjukkan, ketidakpercayaan terhadap aparat lokal, termasuk oknum Koramil. Ini menjadi pemicu utama meledaknya aksi spontan emak-emak pada akhir pekan lalu.
Terhadap dukungan dari pihak TNI di lapangan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat di Jakarta. Masyarakat mendesak pemerintah untuk berhenti bermain retorika dan segera membuka mata terhadap ancaman bencana ekologis di tanah indatu.
Tuntutan warga Beutong Ateuh ini mengerucut pada satu resolusi mutlak:
1. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Alam Cempaka Wangi (ACW) dan PT Hasil Bumi Swasembada (HBS) secara permanen.
2. Korporasi ini dinilai sebagai hulu dari segala ancaman kerusakan benteng ekologi Beutong Ateuh.
Kini, warga Beutong Ateuh Banggalang di Kabupaten Nagan Raya memegang teguh janji seorang Komandan Korem.
Pertanyaannya, mampukah intervensi militer ini benar-benar mendesak otoritas sipil untuk mencabut karpet merah bagi korporasi tambang.!
Ataukah janji penandatanganan petisi itu kelak hanya menjadi sekadar penawar bius sementara di tengah invasi eksploitasi.!?
Penulis: Tim Media Investigasi Lapangan.
