DHARMASRAYA – Ketika Annisa Suci Ramadhani dilantik sebagai Bupati Dharmasraya pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo, publik menyambutnya dengan rasa penasaran dan keraguan. Ia muda. Ia perempuan.
Ia memimpin sebuah kabupaten yang menjadi gerbang Provinsi Sumatera Barat, wilayah yang dikenal kuat memegang nilai-nilai adat dan konservatif. Tak sedikit yang mempertanyakan: mampukah sosok Bundo Kanduang ini membawa perubahan nyata? Ataukah sekadar simbol politik belaka?
Namun satu bulan berselang, keraguan itu perlahan mencair. Bukan melalui janji manis atau retorika panjang, melainkan lewat kehadiran nyata, keputusan strategis, dan aksi konkret—baik di lapangan maupun dalam birokrasi.
Usai pelantikan, Annisa tidak menggelar pesta atau seremoni besar. Ia langsung menggelar rapat kerja bersama seluruh kepala OPD, bahkan secara daring karena masih menjalani masa retreat di Magelang.
“Aparatur harus melayani, bukan dilayani. Anggaran harus tepat guna, bukan untuk gaya-gayaan. Dan pembangunan harus menyentuh rakyat, bukan sekadar menggugurkan program,” kata Annisa.
Tak lama berselang, Dharmasraya dilanda banjir. Sungai-sungai meluap, pemukiman warga tergenang. Bupati muda itu tak menunggu laporan datang. Ia langsung turun ke lokasi, berdialog dengan warga, memimpin penanganan darurat, dan turut berbaur di tengah genangan air.
“Beliau datang menjabat tangan kami, duduk berdampingan tanpa protokoler berlebihan, dan mendengar langsung keluhan kami. Kami merasa dihargai,” ungkap seorang warga Nagari Banai, Kecamatan Sembilan Koto.
Namun tantangan sesungguhnya datang dari dalam: kompleksitas persoalan struktural dan fiskal daerah. Dalam Musrenbang RKPD 2026, Annisa secara terbuka mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan—tingginya ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU), serta stagnasi bahkan penurunan PAD di beberapa sektor.
Menariknya, meski tergolong baru, ia tampil percaya diri dan menguasai persoalan teknis. Penyampaiannya runut dan gamblang. Forum yang dihadiri pejabat lintas sektor, instansi vertikal, akademisi, hingga ormas, tampak serius menyimak.
Tak berhenti pada analisa, ia langsung mengambil langkah tegas. Salah satunya: menunda pengadaan mobil dinas baru. Ia memilih menggunakan kendaraan dinas lama, tak hanya untuk dirinya, tapi juga wakil bupati dan unsur pimpinan DPRD.
Keputusan ini sejalan dengan semangat efisiensi Presiden RI dan menjadi sinyal bahwa penghematan bukan sekadar jargon.
Ia juga mengeluarkan surat edaran yang melarang ASN meminta atau menerima gratifikasi, termasuk dalam bentuk THR. Kebijakan ini menunjukkan komitmennya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dari praktik KKN, bahkan yang selama ini dianggap “lazim”.
Menyadari keterbatasan APBD, Annisa tak tinggal diam. Ia bergerak cepat ke Jakarta, membawa proposal pembangunan jalan nasional, irigasi teknis, dan program air bersih ke Kementerian PUPR. Ia datang tak hanya dengan ide, tapi juga dengan data dan perencanaan yang detail.
Ia juga mendatangi PLN dan Telkomsel, memperjuangkan agar listrik segera masuk ke Jorong Jao, Nagari Panyubarangan—wilayah yang belum pernah menikmati aliran listrik sejak Indonesia merdeka.
Tak berhenti di situ, ia mendorong percepatan pembangunan BTS di delapan nagari yang masih mengalami blank spot sinyal.
“Di era digital, keterisolasian bukan lagi pilihan,” tegasnya.
Untuk memperkuat akses dan jaringan program, ia menggandeng tokoh-tokoh nasional asal Sumbar seperti Andre Rosiade dan Alex Indra Lukman. Baginya, kolaborasi adalah kunci kemajuan, bukan soal afiliasi politik.
Annisa dikenal memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Meski berasal dari keluarga berada, bergaul dengan elit nasional, dan mengenyam pendidikan hingga Amerika, ia tetap membumi bersama rakyat.
Anak dari Marlon Martua, Bupati Dharmasraya 2005–2010, dan Rafnelly Rafky ini tak segan menegur pejabat jika perlu, tapi bersikap egaliter dengan rakyat. Ia duduk bersama warga, makan sederhana, dan menyimak langsung aspirasi mereka.
Ia menolak protokoler berlebihan, selalu ramah menyambut warga yang ingin berswafoto, dan menunjukkan sosok pemimpin populis yang hangat namun tegas.
Sementara di ruang-ruang elit Jakarta, ia tampil percaya diri. Ia tahu kapan harus berbicara angka, kapan berdiplomasi. Komunikasinya cair bahkan dengan pejabat setingkat menteri.
Salah satu momen berkesan adalah saat Salat Idulfitri 1446 H di Masjid Agung Dharmasraya. Di hadapan ribuan jemaah, ia menyampaikan pesan-pesan ukhuwah dan pentingnya menjaga persatuan pasca-Ramadan dan Pilkada. Pesannya menyentuh, bukan karena bahasa yang tinggi, tapi karena ketulusan dan relevansinya.
Sebagai perempuan pertama yang memimpin kabupaten di Sumatera Barat, Annisa sadar betul tantangan yang dihadapinya. Ia memikul beban ganda: membuktikan diri sebagai pemimpin yang kompeten dan perempuan yang mampu bertahan dalam politik yang maskulin.
Namun ia tidak tampil agresif atau defensif. Ia hadir dengan pendekatan baru: kerja konkret, komunikasi terbuka, dan keberanian mengambil keputusan. Ia tak menjanjikan banyak hal—ia bekerja, dan itu cukup bicara.
“Saya tidak ingin menjawab keraguan dengan pernyataan. Saya ingin menjawabnya dengan kerja nyata,” ujarnya saat kampanye lalu.
Dalam satu bulan pertama masa jabatannya, Annisa telah menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Ia tak datang untuk pencitraan, melainkan untuk membangun kepercayaan. Ia tak menjual mimpi, tapi menanam harapan yang dikerjakan dengan nyata.
Kini, masyarakat Dharmasraya mulai melihat bukan hanya sosok pemimpin baru, tapi juga cara baru dalam memimpin—lebih rasional, lebih progresif.
Satu bulan pertama cukup untuk menyalakan harapan. Perjalanan masih panjang, tapi Annisa telah meletakkan pondasi bahwa masa depan Dharmasraya bisa ditulis dengan tangan yang lebih bersih dan hati yang tulus.
