BANDA ACEH – Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) asal Juli, Kabupaten Bireuen, Hasnawi Ilyas atau akrab disapa Awi Juli, menolak kebijakan Pemerintah Pusat yang memangkas Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh dengan alasan penghematan. Pernyataan ini disampaikannya dalam rilis pers, Kamis (6/2/2025).
“Kebijakan memangkas DOK Aceh adalah bentuk pengkhianatan Pusat terhadap Aceh,” tegas Awi Juli.
Aksi protes terhadap pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pemerintah Pusat terus bergulir di Aceh. Berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, dan tokoh adat, turut serta menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Menurut Awi Juli, pemotongan dana Otsus berpotensi berdampak buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Selama ini, dana Otsus menjadi tulang punggung pembangunan di Aceh, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Karena itu, banyak pihak menolak keras pemangkasan dana tersebut, mengingat Aceh masih membutuhkan dana Otsus untuk membangun daerah yang pernah dilanda konflik dan bencana besar.
“Jangan permainkan Aceh. Pusat telah berkali-kali mengecewakan dan menipu Aceh. Apa harus ada aksi referendum dan konflik lagi supaya Pusat bersikap adil terhadap Aceh?” sindir Awi.
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat sebelumnya mengumumkan pengurangan dana Otsus Aceh secara bertahap, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan regulasi tersebut, dana Otsus yang awalnya 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional akan dikurangi menjadi 1% mulai tahun ini.
Pj Gubernur Aceh, Safrizal, dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha bernegosiasi dengan Pemerintah Pusat agar pemotongan tersebut tidak menghambat pembangunan di Aceh.
Pernyataan ini disampaikan setelah aksi protes mahasiswa berlangsung damai di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian. Para demonstran mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Pemerintah Pusat menegaskan bahwa pemotongan dana Otsus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, mereka berjanji akan mencari skema lain guna tetap mendukung pembangunan di Aceh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons lebih lanjut dari pihak berwenang terkait tuntutan para demonstran.
