ACEH UTARA – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Aceh Utara tahun 2023 ini ditiadakan namun seleksi peserta tetap dilaksanakan untuk mencari peserta terbaik ke tingkat provinsi, Penyebabnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara kurangnya anggaran untuk pelaksanaan MTQ pada tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Utara, Hadaini, Selasa (14/2/2023).
Lebih lanjut Hadaini mengatakan, informasi tidak diadakan MTQ tahun ini oleh Pemkab Aceh Utara, berdasarkan Surat dari Pemerintah Aceh Utara Nomor 451.14/35, tertanggal 5 Januari 2023 yang ditujukan kepada seluruh Camat di kabupaten Aceh Utara yang di tanda tangan Sekda Aceh Utara Dr A Murtala MSi, yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dan Para Ketua LPTQ Kecamatan dalam Kabupaten setempat.
“Benar MTQ Kabupaten tahun ini ditiadakan namun seleksi tetap dilaksanakan agar ada yang mewakili Kabupaten Aceh Utara pada MTQ tingkat provinsi yang akan berlangsung di Kabupaten Simeulue pada Oktober 2023. Kita tetap melakukan seleksi untuk mencari kafilah yang akan mewakili Paserta pada MTQ provinsi di Simeulue,” kata Hadaini.
“Pelaksanaannya akan dibuat sederhana, namun tidak seperti biasanya yang dilaksanakan secara meriah,” ujar Plt Dinas Syari’at Islam
Ia menambahkan, untuk memenuhi kuota peserta MTQ Kabupaten masing-masing kecamatan dan hasil seleksi tim kecamatan disampaikan langsung kepada Dinas Syariat Islam kabupaten selambat-lambatnya tanggal 20 Februari 2023 mendatang, guna dilanjutkan seleksi Tingkat Kabupaten.
“Sementara itu soal dana memang tersedia sudah di siapkan sampai ke tingkat Propinsi tapi tidak mungkin dipaksakan untuk dua even dalam tahun ini,” tuturnya.
Menurut Hadaini, saat ini proses seleksi sedang berlangsung di tingkat kecamatan, kemudian setelah seleksi tingkat kecamatan akan diadakan seleksi tingkat kabupaten, untuk memenuhi kuota tingkat Provinsi Aceh yang diadakan di Simeulue pada Oktober 2023.
Saat dikonfirmasi awak media hariandaerah.com, kepada Ketua DPRK Aceh Utara terkait hal tersebut, namun sampai saat tayang berita ini belum ada respon dan tanggapan apapun dari ketua DPRK setempat.
