‎Perayaan HUT Simeulue ke-26 Minim Publikasi, Publik Pertanyakan

SIMEULUE – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Simeulue yang ke-26 pada bulan Oktober ini berlangsung berbeda dari biasanya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya peringatan tersebut ramai diberitakan dan menjadi sorotan media lokal maupun nasional, kini suasana sebaliknya terjadi. Peringatan HUT Simeulue tahun ini justru sunyi tanpa gema pemberitaan yang berarti, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
‎
‎Kondisi ini menjadi perhatian sejumlah warga, termasuk Ahmad Hidayat, yang akrab disapa Wak Rimba, seorang pemuda aktif di Simeulue. Menurutnya, ketenangan pemberitaan ini mencerminkan adanya masalah komunikasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan insan pers setempat.
‎
‎“Biasanya momentum HUT ini jadi ajang untuk menampilkan capaian pembangunan dan harapan daerah ke depan. Tapi kali ini malah sangat sepi. Seolah pemerintah tidak mau membuka ruang untuk publikasi. Ini jadi sinyal yang tidak baik,” kata Wak Rimba, Senin (13/10/2025).
‎
‎Lebih jauh, Wak Rimba mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah yang terkesan tertutup.
‎
‎“Saya menduga ada ketidaksinkronan antara Pemda dan media lokal. Mungkin saja pemerintah menahan akses informasi atau tidak melibatkan media seperti biasanya,” ujarnya.
‎
‎Ketiadaan publikasi dan minimnya partisipasi media lokal pada perayaan HUT Simeulue, menurut Wak Rimba, juga berdampak pada peran media sebagai pilar kontrol sosial yang selama ini berperan sebagai “mata dan telinga” masyarakat.
‎
‎“Kalau media tidak dilibatkan atau dianggap tidak penting, mereka akan memilih diam. Ini sangat disayangkan karena media harusnya menjadi mitra pemerintah, bukan dipinggirkan,” tambahnya.
‎
‎Tidak hanya itu, kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan transparansi pemerintahan Simeulue ke depan. Peringatan hari jadi daerah seharusnya menjadi momen kebersamaan dan refleksi atas kemajuan yang telah dicapai serta tantangan yang harus dihadapi. Namun, dengan minimnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik, perayaan HUT ke-26 justru memperlihatkan wajah pemerintahan yang tertutup dan kurang responsif.
‎
‎Sementara itu, Masyarakat (Publik) pun pertanyakan terkait minimnya pemberitaan dan keterlibatan media dalam perayaan HUT kali ini.
‎
‎“Kami ingin tahu apakah ini bentuk penghematan, perubahan kebijakan, atau memang ada masalah komunikasi internal yang perlu segera diperbaiki,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
‎
‎Di era keterbukaan informasi dan demokrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalin sinergi yang baik dengan media dan publik untuk membangun kepercayaan dan menguatkan demokrasi lokal. Sebuah perayaan daerah yang seharusnya menjadi ruang kebersamaan dan kebanggaan, jangan sampai berubah menjadi panggung sunyi tanpa gema.