Rencana Tak Sesuai Kenyataan: Proyek Jalan Banjarsari‑Ciawi Terjebak Polemik Teknis

BREBES – Muncul dugaan kuat bahwa pelaksanaan penyusunan dokumen Konsultan Rekayasa Rinci atau Detail Engineering (DE) pada tahun anggaran 2025 tidak dirancang secara sungguh‑sungguh maupun didasari kajian mendalam. Kelalaian dalam tahap perencanaan serta lemahnya fungsi pengawasan kini berimbas langsung pada pelaksanaan pekerjaan fisik tahun 2026 di Ruas Jalan Poros Banjarsari‑Ciawi, Nomor Ruas 509, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Berbagai hambatan serius tak terelakkan, bahkan situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian beruntun — mulai dari pelaksana pekerjaan, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas yang sangat menanti perbaikan akses tersebut.

Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Heri Tato, pengamat konstruksi dari YABEPKNAS Kabupaten Brebes, saat berbicara dengan awak media hariandaerah.com pada Jumat, 19 Juni 2026.

Menurut penilaian Heri, rangkaian kendala yang muncul di lapangan menjadi bukti nyata bahwa analisis teknis dan dasar kajian yang seharusnya menjadi landasan utama pembangunan ternyata disusun tanpa ketelitian maupun kedalaman yang memadai.

“Poin paling mendasar dan terlihat sangat jelas adalah kekeliruan besar dalam menentukan pola akses serta jenis spesifikasi alat berat yang ditetapkan untuk digunakan,” tegasnya.

Di sepanjang ruas tersebut, medan jalan diketahui sangat terjal, licin, dan sulit dilalui — kondisi yang seharusnya sudah terdeteksi secara akurat sejak tahap awal survei dan penyusunan rancangan. Karakteristik wilayah ini seharusnya menjadi acuan utama, terutama dalam hal penentuan sarana pengangkutan. Penggunaan Truk Mixer yang memikul beban berat sama sekali tidak cocok dan tidak mampu beroperasi aman di lintasan demikian, namun anehnya kendaraan jenis ini tetap tercantum dan dipaksakan dalam dokumen rencana kerja resmi.

Lebih jauh lagi, Heri mempertanyakan kualitas dan ketelitian survei yang dilakukan konsultan sebelumnya. Padahal alokasi biaya khusus untuk pengumpulan data dan kajian teknis terbilang cukup besar, namun hasil yang dihasilkan justru jauh dari akurat dan memadai.

“Faktor‑faktor krusial seperti tingkat kemiringan lereng, intensitas curah hujan yang sangat tinggi di wilayah pegunungan ini, serta karakteristik dan daya dukung tanah nyaris tidak mendapatkan perhitungan yang matang. Akibatnya, dokumen yang dihasilkan gagal berfungsi sebagai pedoman, karena sama sekali tidak mampu menggambarkan kondisi nyata yang sebenarnya ada di lokasi,” tambahnya.

Hal lain yang menjadi sorotan tajam adalah pemilihan penyedia jasa konsultan yang didatangkan dari luar wilayah Brebes. Pihak tersebut dinilai kurang memahami karakteristik medan setempat dan kurang menunjukkan sikap profesional yang diharapkan. Alih‑alih menjamin standar kualitas tinggi, keberadaan konsultan ini justru dianggap menjadi sumber utama kekacauan dan melahirkan polemik yang berkepanjangan di tengah proses pembangunan.

Kekurangtelitian ini sebenarnya sudah bisa terdeteksi sejak momen krusial Pertemuan Pra‑Konstruksi atau Pra‑Konstruksi Meeting (PCM). Di tahap inilah segala risiko teknis beserta solusi penanggulangannya seharusnya sudah diantisipasi, dibahas secara mendalam, dan disepakati secara terbuka.

Menariknya, Heri juga menegaskan bahwa sebetulnya ada solusi yang paling tepat, aman, dan sangat logis untuk medan sulit ini: penerapan sistem Mini Plant atau pembuatan adukan beton langsung di titik terdekat lokasi kerja. Namun, pertimbangan teknis yang sangat masuk akal itu justru diabaikan begitu saja, sementara penggunaan Truk Mixer tetap dipaksakan untuk beroperasi.

Akibat kesalahan mendasar yang terjadi sejak tahap awal itu, dikabarkan pelaksanaan pekerjaan sempat terhenti total selama hampir sepuluh hari tanpa kemajuan berarti. Truk‑truk pengangkut beton tidak dapat melintas sama sekali. Situasi bahkan sempat mengancam keselamatan nyawa petugas serta keamanan aset negara, ketika salah satu unit Truk Mixer nyaris mengalami kecelakaan fatal; kendaraan itu tergelincir hingga posisinya miring dan hampir terbalik di pinggir jalan curam, sehingga membutuhkan upaya penyelamatan yang berat dan penuh risiko.

Di balik rangkaian masalah beruntun ini, muncul pula tanda tanya besar mengenai proses penunjukan konsultan itu sendiri. Diduga kuat, penunjukan dilakukan tanpa melalui penilaian yang mendalam dan saksama — di mana rekam jejak, pengalaman menangani medan sulit, serta kemampuan teknis penyedia jasa tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara layak sejak awal tahap seleksi.

Kekhawatiran pun semakin menguat di kalangan pelaksana maupun warga sekitar. Jika cacat perencanaan dan lemahnya pengawasan terus dibiarkan tanpa perbaikan mendasar, ada dugaan kuat proyek pembangunan ini akan terancam mangkrak sebelum tuntas sepenuhnya — yang berarti waktu serta anggaran negara berpotensi terbuang sia‑sia.

Terpisah, saat dikonfirmasi awak media, Aji selaku pelaksana pekerjaan membenarkan adanya penghentian aktivitas sementara. “Kami sudah menghentikan seluruh aktivitas di lokasi selama sepuluh hari terakhir ini,” ujarnya secara singkat mengonfirmasi fakta di lapangan.

Sementara itu, muncul penjelasan yang berbeda dari pihak instansi terkait. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, Dikha, menyampaikan bahwa sejatinya tidak ada kendala serius yang menghambat proyek tersebut dan kemajuan pembangunan masih tetap berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Ia bahkan menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan pekerjaan terhenti sama sekali tidak sesuai dengan fakta resmi.

“Yang terjadi saat ini justru tim sedang melaksanakan langkah persiapan, yakni pembangunan akses tambahan sekaligus jembatan darurat guna memperlancar dan mengamankan jalannya pekerjaan selanjutnya,” jelas Dikha guna meluruskan berbagai kabar yang beredar di masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan dan diterbitkan, pihak konsultan perencana yang menjadi pusat sorotan utama belum memberikan tanggapan maupun keterangan resmi terkait dugaan kesalahan mendalam dalam perencanaan yang muncul di lokasi proyek tersebut.