JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) dengan tegas membantah pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang mengklaim bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun menerima dana bantuan setiap tahun.
Juru bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, menegaskan bahwa informasi mengenai dana bantuan untuk Al-Zaytun adalah tidak benar. Dalam keterangan tertulisnya.
“Kami tidak pernah memberikan dana bantuan ke Al-Zaytun,” kata Anna Hasbie dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/6/2023).
Anna menjelaskan bahwa Al-Zaytun adalah lembaga pendidikan yang mengelola madrasah mulai dari tingkat ibtidaiyah (MI), tsanawiyah (MTs), hingga Aliyah (MA). Data yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam (SIMPATIKA) Kementerian Agama menunjukkan bahwa terdapat 1.289 siswa MI, 1.979 siswa MTs, dan 1.746 siswa MA yang belajar di Al-Zaytun.
“Menurut regulasi yang berlaku, para siswa ini berhak mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini berlaku untuk semua siswa yang belajar di madrasah dan memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak belajar mereka melalui BOS,” ungkap Anna.
Anna juga mengimbau kepada para pejabat publik agar berbicara berdasarkan data yang akurat. Ia menegaskan bahwa dana BOS merupakan hak para siswa dan diberikan kepada semua siswa di negeri ini. Oleh karena itu, pernyataan Gubernur Ridwan Kamil bahwa Kementerian Agama memberikan bantuan miliaran rupiah ke Al-Zaytun adalah keliru dan salah paham.
“Kami mengimbau, bagi para pejabat publik kalau bicara harus berbasis data. Kalau dana BOS itu hak siswa, semua sama. Siswa di negeri ini semua menerima dana BOS. Jadi jangan kemudian Pak Ridwan Kamil mengatakan Kemenag memberikan bantuan miliaran ke Zaytun padahal itu dana BOS. Udah salah kaprah itu,” tandas Anna.
Anna menjelaskan bahwa secara umum, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh madrasah agar dapat menerima dana BOS. Pertama, madrasah tersebut harus memiliki izin operasional minimal selama 1 tahun.
“MI, MTs, dan MA yang ada di Al-Zaytun sudah memenuhi persyaratan ini,” jelasnya.
Selain itu, persyaratan kedua adalah madrasah dan siswanya terdaftar dalam sistem pendataan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam (SIMPATIKA), serta melakukan pembaruan data dalam sistem tersebut. Persyaratan ini juga telah dipenuhi oleh MI, MTs, dan MA yang ada di Al-Zaytun. Pada tahun ini, ditambahkan satu persyaratan tambahan, yaitu madrasah tidak sedang mengalami konflik internal.
“Jadi, sesuai amanat regulasi, karena memenuhi persyaratan, maka para siswa MI, MTs, dan MA di sana berhak mendapatkan dana BOS,” ujar Anna.
Anna menambahkan bahwa sebagian dana BOS sudah dicairkan pada tahap pertama. Namun, untuk sisanya, sedang dilakukan kajian berdasarkan berbagai temuan yang saat ini sedang berkembang di Al-Zaytun.
“Tahap kedua belum dicairkan. Kami tentu harus memperhatikan beragam dinamika yang saat ini berkembang sembari menunggu penyelesaian atas persoalan tersebut,” lanjutnya.
Dengan penjelasan tersebut, Kementerian Agama berupaya mengklarifikasi bahwa tidak ada dana bantuan yang disalurkan secara khusus ke Pondok Pesantren Al-Zaytun. Program dana BOS yang diberikan kepada para siswa di madrasah, termasuk Al-Zaytun, adalah berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku. Kementerian Agama juga mengingatkan para pejabat publik untuk berbicara dengan berdasarkan data yang akurat guna menghindari keliru dan miskomunikasi di masyarakat.
