Banda Aceh – Rencana penambahan batalyon militer baru di wilayah Aceh kembali menuai respons keras dari kalangan mahasiswa.
Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyatakan penolakan terhadap kebijakan tersebut, yang dinilai tidak menjawab kebutuhan mendesak rakyat Aceh.
Dalam pernyataannya, Sultan Razhi, Ketua Bidang Riset dan Publikasi Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry, menyampaikan bahwa kondisi Aceh saat ini tidak berada dalam keadaan darurat keamanan, melainkan menghadapi situasi darurat di bidang pembangunan, pendidikan, dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Penambahan batalyon di tengah minimnya infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan rendahnya akses ekonomi rakyat adalah kebijakan yang jauh dari substansi kebutuhan masyarakat Aceh hari ini. Ini bukan solusi, melainkan potensi masalah baru,” ujar Sultan Razhi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/7/2025).
Menurutnya, keamanan dan ketenteraman tidak dibangun melalui pendekatan bersenjata, melainkan melalui keadilan sosial, distribusi ekonomi yang merata, dan pembukaan ruang dialog yang tulus antara negara dan rakyat.
“Aceh bukan tanah operasi militer. Rasa aman tidak lahir dari laras senjata. Rasa aman lahir dari keadilan, dari rasa dihargai, dan dari hadirnya negara dalam bentuk layanan dasar yang bermutu—bukan dalam bentuk senapan dan barak,” tegasnya.
Aceh memiliki sejarah panjang dan kelam terkait konflik bersenjata. Puluhan tahun konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat menyisakan trauma yang mendalam bagi masyarakat sipil.
Meski konflik itu secara resmi berakhir melalui perjanjian damai Helsinki pada 2005, masyarakat Aceh masih sangat sensitif terhadap kebijakan yang berbau militerisasi.
Sultan menyebut bahwa penambahan kekuatan militer di Aceh, tanpa dialog publik yang transparan, hanya akan membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh.
“Pendekatan represif telah terbukti gagal dalam menyelesaikan persoalan Aceh di masa lalu. Hari ini, kita butuh pendekatan yang lebih manusiawi. Negara harus hadir sebagai pelayan, bukan sebagai pengendali dengan kekuatan senjata,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa pembangunan yang dibutuhkan Aceh adalah pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Oleh karena itu, ia mendesak agar negara mengalihkan anggaran militer ke sektor-sektor produktif yang langsung berdampak pada kehidupan rakyat.
Melalui pernyataan ini, Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, khususnya kalangan mahasiswa, untuk mengkaji secara kritis arah kebijakan pemerintah terhadap Aceh.
Ia menilai bahwa diamnya masyarakat sipil terhadap langkah-langkah militerisasi dapat berujung pada pembungkaman demokrasi.
“Kami tidak ingin menjadi saksi diam atas normalisasi kekuatan militer di ruang sipil Aceh. Generasi kami tumbuh dalam bayang-bayang konflik. Jangan biarkan generasi berikutnya hidup dalam paranoia. Negara seharusnya membangun masa depan, bukan menghidupkan kembali masa lalu,” kata Sultan.
Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah secara tegas menolak rencana penambahan batalyon di Aceh dan mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi ulang seluruh kebijakan keamanan di wilayah ini.
Mereka juga menuntut agar pemerintah pusat mengalihkan fokus pembangunan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat, kebijakan strategis terkait Aceh melibatkan partisipasi publik dan memperhatikan sensitivitas historis daerah.
“Kami berharap pemerintah tidak melihat penolakan ini sebagai bentuk perlawanan, tetapi sebagai ekspresi cinta kami terhadap tanah Aceh yang damai. Kami percaya bahwa damai bukan berarti diam. Kami memilih untuk bersuara karena kami peduli,” tutup Sultan Razhi.
