Aceh Barat Daya – Rencana pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menanam padi tiga kali dalam setahun mulai dipertanyakan oleh banyak pihak, mereka menilai itu hanya mimpi.
Mereka menilai wacana tersebut sulit diwujudkan karena berbagai permasalahan yang masih melilit sektor pertanian, mulai dari infrastruktur hingga dukungan teknis di lapangan.
Seorang petani di Kecamatan Blangpidie, Zulkifli (52), mengatakan bahwa ide penanaman padi tiga kali setahun memang terdengar menjanjikan, namun kenyataannya sulit dilakukan di tingkat petani.
“Lahan pertanian kami sering mengalami kekurangan air di musim kemarau. Kalau pemerintah ingin kami tanam tiga kali dalam setahun, mereka harus memastikan pasokan air tersedia sepanjang tahun,” ungkapnya saat ditemui di sawahnya.
Menurut Zulkifli, permasalahan irigasi menjadi salah satu kendala utama. Banyak saluran irigasi yang rusak atau tidak berfungsi optimal, sehingga air sulit menjangkau lahan petani secara merata.
Bahkan, beberapa wilayah mengandalkan air hujan sebagai sumber utama pengairan dikarenakan ketidaktersediaannya saluran irigasi.
“Kalau musim kemarau panjang, kami bahkan kesulitan untuk tanam sekali, apalagi tiga kali,” tambahnya.
Selain irigasi, masalah lain yang menjadi perhatian adalah biaya produksi yang terus meningkat. Biaya pupuk, bibit, dan bahan bakar untuk mesin pertanian terus naik, bahkan pupuk bersubsidi dari pemerintah pun kurang sementara harga jual gabah seringkali tidak stabil.
Hal ini membuat petani enggan mengambil risiko menanam lebih sering karena khawatir tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan.
“Untuk sekali tanam saja, modalnya sudah tinggi. Kalau dipaksa tiga kali tanam, siapa yang akan menanggung risiko kerugiannya? Apalagi pupuk subsidi sering langka,” kata Samsul (45), seorang petani lain di wilayah setempat.
Samsul juga mengeluhkan minimnya dukungan teknologi dan pelatihan bagi petani.
“Kami butuh alat modern dan pelatihan agar bisa meningkatkan hasil panen. Kalau masih pakai cara tradisional, hasilnya tidak akan maksimal,” jelasnya.
Faktor lain yang semakin memperburuk kondisi pertanian adalah perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak menentu, seperti hujan yang datang terlambat atau kemarau yang berkepanjangan, membuat para petani kesulitan merencanakan waktu tanam dan panen.
“Kami tidak bisa memprediksi kapan waktu yang tepat untuk mulai tanam. Kadang-kadang hujan baru turun setelah kami menanam, sehingga bibit rusak atau gagal tumbuh,” ujar Yusnidar (38), seorang petani perempuan.
Menurut Yusnidar, risiko gagal panen juga meningkat akibat serangan hama dan penyakit yang lebih sering terjadi.
“Hama jadi lebih sulit dikendalikan sekarang, mungkin karena cuaca yang berubah-ubah,” tambahnya.
Para petani berharap pemerintah lebih realistis dalam merancang kebijakan pertanian.
Bagi mereka, sebelum berbicara soal penanaman tiga kali dalam setahun, pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian masalah mendasar, seperti perbaikan irigasi, stabilisasi harga pupuk, dan penyediaan teknologi pertanian yang lebih canggih.
“Kalau infrastruktur sudah baik, pupuk tersedia, dan harga jual panen stabil, mungkin tanam tiga kali setahun akan terwujud. Tapi dengan kondisi sekarang, itu hanya mimpi,” tegas Zulkifli.
Selain itu, petani juga mengusulkan agar pemerintah meningkatkan pendampingan dan pengawasan di lapangan.
Mereka merasa kebijakan seringkali hanya berjalan di atas kertas tanpa ada implementasi nyata yang membantu mereka.
“Kami butuh program yang benar-benar menyentuh kebutuhan petani, bukan sekadar janji atau proyek jangka pendek,” kata Samsul.
Mereka ingin melihat sektor pertanian menjadi lebih maju dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin perubahan nyata. Kalau pertanian kami maju, kehidupan kami pasti lebih baik,” kata Yusnidar.
Kabupaten Abdya memiliki luas sawah mencapai 8.299 hektare, menjadikannya salah satu daerah strategis untuk menopang ketahanan pangan di Provinsi Aceh.
Menurut Sunawardi, Penjabat (Pj) Bupati Abdya, optimalisasi potensi ini memerlukan penerapan teknologi modern, pengelolaan lahan yang efektif, serta peningkatan Indeks Penanaman (IP) menjadi tiga kali setahun.
“Jika ini terwujud, Abdya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal tetapi juga berkontribusi pada surplus beras nasional,” katanya pada saat temu lapang beberapa waktu lalu.
Program ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Abdya yang diusung melalui Dinas Pertanian dan Pangan, yakni menjadikan Abdya sebagai daerah mandiri dan swasembada pangan.
Bagi para petani di Aceh Barat Daya, wacana tanam tiga kali setahun mungkin memang masih terasa seperti mimpi.
Namun, dengan perbaikan kebijakan dan dukungan yang tepat, mimpi tersebut bukan tidak mungkin menjadi kenyataan.
