Menata Ulang Pendidikan untuk Menjawab Kebutuhan Tenaga Kerja Masa Depan

BREBES – Indonesia tengah menghadapi paradoks dalam pembangunan sumber daya manusia. Di satu sisi, jumlah sekolah dan lembaga pendidikan terus bertambah hingga menjangkau hampir seluruh wilayah administratif.

Namun di sisi lain, tingkat pengangguran khususnya pengangguran terdidik masih tinggi. Pada saat yang sama, sejumlah sektor strategis justru mendatangkan tenaga kerja asing akibat keterbatasan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Paradoks tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan nasional tidak lagi semata-mata terletak pada akses dan partisipasi, melainkan pada ketidaksinkronan struktural antara sistem pendidikan dan kebutuhan riil dunia kerja.

Hal itu disampaikan oleh Ki Jalawastu Handoyo, budayawan muda asal Dukuh Jalawastu, Desa Cieuseruh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kepada awak media, Minggu (28/12/2025).

Menurut Ki Jalawastu Handoyo, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka masih didominasi lulusan pendidikan menengah dan vokasi. Sementara itu, berbagai laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian menunjukkan adanya ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch), terutama di bidang teknologi industri, manufaktur lanjut, energi, dan digital.

“Artinya, persoalan utama bukan kekurangan tenaga kerja, melainkan ketidaktepatan kompetensi,” ujarnya.

Ia menilai, selama ini kebijakan pendidikan cenderung menitikberatkan pada indikator kuantitatif, seperti angka partisipasi sekolah, jumlah satuan pendidikan, dan tingkat kelulusan. Pendekatan tersebut penting, namun menjadi tidak memadai ketika daya serap lulusan di dunia kerja tidak dijadikan indikator kinerja utama.

“Sekolah dianggap berhasil karena berdiri dan meluluskan peserta didik, bukan karena lulusannya berdaya guna secara ekonomi dan sosial,” katanya.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa sistem pendidikan saat ini menghasilkan surplus tenaga kerja dengan keterampilan generik, sementara dunia industri membutuhkan keahlian spesifik yang belum diproduksi secara sistematis. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya peta kebutuhan tenaga kerja jangka menengah dan panjang yang terintegrasi serta dijadikan dasar perencanaan kurikulum.

Padahal, berbagai dokumen perencanaan nasional seperti RPJPN 2025–2045 dan peta jalan Making Indonesia 4.0 telah menegaskan kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor manufaktur, teknologi, energi, pangan, dan kesehatan. Namun, pesan strategis tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan pendidikan di tingkat sekolah maupun daerah.

Dalam konteks ini, masuknya tenaga kerja asing kerap diperdebatkan secara politis. Namun menurut Ki Jalawastu, persoalan utamanya bukan pada kehadiran mereka, melainkan pada ketiadaan tenaga lokal yang siap mengisi posisi strategis.

“Dunia usaha merekrut berdasarkan kompetensi dan kepastian produktivitas. Ketika lulusan lokal memerlukan pelatihan ulang yang panjang, sementara tenaga asing siap bekerja sejak awal, pilihan industri menjadi rasional,” jelasnya.

Ia menilai situasi tersebut mencerminkan persoalan kedaulatan keahlian. Tanpa koreksi kebijakan yang serius, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar tenaga kerja di negeri sendiri, bukan produsen keahlian strategis.

Karena itu, ia mendorong langkah evaluatif yang lebih berani. Pertama, pemerintah perlu melakukan audit nasional pendidikan berbasis daya serap lulusan, bukan sekadar akreditasi administratif. Data tracer study harus dijadikan dasar pengambilan keputusan, termasuk penataan ulang atau penghentian program pendidikan yang terbukti tidak relevan.

Kedua, pembukaan sekolah dan jurusan baru perlu diberlakukan moratorium sementara hingga tersedia justifikasi kebutuhan berbasis data regional serta komitmen dunia usaha. Pendidikan tidak dapat terus dikembangkan dengan pendekatan seragam di tengah keragaman struktur ekonomi wilayah.

Ketiga, pendidikan vokasi dan kejuruan harus direposisi sebagai pusat produksi dan jasa, bukan sekadar ruang belajar. Sekolah perlu terhubung langsung dengan kegiatan ekonomi lokal baik industri, pertanian, energi, teknologi, maupun layanan agar peserta didik memiliki jam terbang, portofolio, dan pengalaman kerja nyata sebelum lulus.

Keempat, kebijakan tenaga kerja asing perlu diarahkan pada mekanisme transfer keahlian yang terukur, dengan target penggantian oleh tenaga kerja lokal dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kehadiran tenaga asing menjadi sarana peningkatan kapasitas nasional, bukan substitusi permanen.

“Indonesia tidak kekurangan generasi muda yang cerdas dan adaptif. Tantangannya terletak pada arah kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya berbasis masa depan dan kebutuhan nyata,” terangnya.

Menurutnya, jika pendidikan terus diukur dari jumlah sekolah dan lulusan semata, pengangguran akan tetap menjadi bayang-bayang pembangunan. Namun jika keberanian diambil untuk menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri, sekolah dapat kembali menjadi instrumen mobilitas sosial dan kedaulatan bangsa.

“Mencintai bangsa tidak selalu berarti menambah institusi baru. Dalam banyak kasus, justru berarti mengoreksi arah, menghentikan yang tidak relevan, dan membangun dengan kesadaran yang lebih jujur,” pungkasnya.