Aceh sebenarnya tidak kekurangan modal untuk membangun ekosistem keuangan syariah, seperti perbankan syariah, BPRS, lembaga keuangan mikro, pegadaian syariah, layanan keuangan digital, Baitul Mal, wakaf, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang telah hadir di tengah masyarakat.
Dari sisi regulasi, Aceh juga memiliki landasan khusus melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
Dengan berbagai modal tersebut, persoalannya kini bukan lagi sekadar apakah lembaga keuangan syariah sudah tersedia. Pertanyaan yang lebih penting adalah: sejauh mana semua unsur tersebut mampu saling terhubung dan memberikan perubahan nyata bagi ekonomi masyarakat Aceh?
Sebab, bertambahnya lembaga, aset, nasabah, maupun pembiayaan belum tentu dengan sendirinya membuat ekonomi masyarakat semakin kuat. Pada akhirnya, ukuran yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah apakah usaha tumbuh, pendapatan lebih stabil, aset produktif bertambah, dan keluarga lebih mampu menghadapi tekanan ekonomi.
Di sinilah arah pembicaraan tentang keuangan syariah Aceh perlu diperluas: dari sekadar pertumbuhan kelembagaan menuju dampak ekonomi.
Ketika Pembiayaan Bertemu Ekonomi Produktif
Selama ini, keberhasilan keuangan syariah banyak dilihat dari jumlah nasabah, aset, pembiayaan, literasi, dan inklusi keuangan. Semua itu penting. Namun, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: apa yang terjadi setelah masyarakat memperoleh pembiayaan?
Apakah pedagang mampu menambah stok?. Apakah petani dapat meningkatkan produktivitas? Apakah nelayan memperoleh modal yang sesuai dengan musim dan risiko usahanya? Apakah pelaku UMKM mampu bertahan ketika harga bahan baku naik atau pasar mengalami penurunan?
Pertanyaan tersebut membawa kita kepada persoalan yang lebih mendasar. Pembiayaan bukan hanya soal berapa banyak dana yang disalurkan, tetapi juga bagaimana dana itu mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif.
Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada Juli 2026 total pinjaman perbankan di Aceh mencapai sekitar Rp.61,62 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM tercatat sekitar Rp.14,48 triliun.
Angka ini merupakan data keseluruhan perbankan di Aceh, bukan khusus perbankan syariah. Namun, angka tersebut menunjukkan besarnya peran pembiayaan dalam perekonomian daerah.
Yang lebih penting adalah melihat ke mana pembiayaan tersebut mengalir dan perubahan apa yang dihasilkannya.
Aceh memiliki struktur ekonomi yang sangat dekat dengan pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, dan UMKM. Pada Triwulan II 2026, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 31,16 persen terhadap PDRB Aceh. Pada periode yang sama, ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen secara tahunan.
Karakter ekonomi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merancang pembiayaan. Petani memiliki siklus tanam dan panen, nelayan menghadapi musim dan risiko cuaca, pedagang membutuhkan modal kerja yang berputar cepat. UMKM sering kali tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga pendampingan, kemampuan mengelola usaha, digitalisasi, dan akses pasar.
Karena itu, lembaga keuangan tidak dapat berjalan sendiri. Pembiayaan perlu terhubung dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pendamping UMKM, Baitul Mal, lembaga wakaf, komunitas usaha, dan pasar digital.
Dengan keterhubungan tersebut, pembiayaan tidak berhenti ketika dana disalurkan. Ada pendampingan, penguatan usaha, akses pasar, hingga evaluasi untuk melihat apakah pembiayaan benar-benar menghasilkan perubahan.
Digitalisasi juga dapat menjadi bagian dari proses ini. Penggunaan QRIS dan layanan transaksi digital tidak hanya memudahkan pembayaran. Jika transaksi usaha tercatat dengan baik, informasi tersebut dapat membantu menggambarkan aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan. Tentu, hal ini harus dilakukan dengan tata kelola data dan perlindungan informasi yang baik.
Zakat, Wakaf, dan Pemberdayaan
Kekuatan Aceh tidak hanya terletak pada keuangan komersial. Aceh juga memiliki potensi besar dalam keuangan sosial Islam, terutama zakat dan wakaf.
Karena itu, zakat, wakaf, pembiayaan mikro, dan perbankan syariah perlu dipandang sebagai bagian yang dapat saling menguatkan dalam pemberdayaan masyarakat. Masing-masing tetap memiliki fungsi dan mekanisme sendiri, tetapi orientasinya dapat diarahkan pada tujuan ekonomi yang lebih luas.
Masyarakat yang masih rentan dapat memperoleh dukungan melalui zakat yang disertai pemberdayaan. Ketika kemampuan ekonominya mulai tumbuh, pembiayaan mikro dapat menjadi pilihan untuk mengembangkan usaha. Bagi usaha yang semakin berkembang, akses terhadap pembiayaan perbankan, digitalisasi, dan pasar dapat diperluas.
Tidak semua masyarakat harus mengikuti tahapan yang sama. Kebutuhannya berbeda-beda. Namun, keterhubungan semacam ini dapat mencegah berbagai program berjalan sendiri-sendiri.
Zakat tidak hanya dipandang sebagai bantuan. Wakaf tidak hanya dipandang sebagai aset sosial. Pembiayaan juga tidak hanya dipandang sebagai penyaluran dana. Ketiganya dapat ditempatkan dalam rangkaian pemberdayaan yang memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah dapat mengambil peran sebagai penghubung. Data, program pemberdayaan, kebijakan UMKM, pengembangan sektor produktif, serta berbagai inisiatif keuangan syariah perlu semakin terkoordinasi. Perguruan tinggi juga dapat berperan melalui penelitian, pendampingan, dan evaluasi program.
Melihat Dampak yang Dirasakan Masyarakat
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekosistem keuangan syariah perlu diperluas. Pertumbuhan aset dan pembiayaan tetap penting, tetapi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat juga harus terlihat.
Apakah usaha menjadi lebih bertahan?. Apakah pendapatan lebih stabil?. Apakah aset produktif bertambah?. Apakah keluarga lebih mampu menghadapi kenaikan harga dan tekanan ekonomi?
Kondisi Aceh menunjukkan mengapa pertanyaan tersebut penting. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen secara tahunan. Namun, pada Maret 2026, persentase penduduk miskin tercatat 12,34 persen, meningkat dari 12,22 persen pada September 2025. Pada saat yang sama, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami penurunan.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perlu dilihat secara lebih utuh. Pertumbuhan tetap penting, tetapi perubahan pada pendapatan, usaha, aset produktif, dan ketahanan rumah tangga juga perlu diperhatikan.
Dari sini, Aceh dapat mulai memikirkan ukuran yang tidak hanya melihat seberapa besar industri keuangan syariah tumbuh, tetapi juga seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan adalah Indeks Ketahanan Ekonomi Syariah.
Indeks tersebut bukan indeks resmi pemerintah, melainkan gagasan yang dapat dikembangkan melalui penelitian dan kebijakan. Ukurannya dapat mencakup kemampuan menabung, kepemilikan aset produktif, akses pembiayaan syariah, perkembangan usaha, kestabilan pendapatan, dan kemampuan menghadapi tekanan ekonomi.
Dengan ukuran seperti itu, keberhasilan keuangan syariah tidak berhenti pada pertanyaan berapa besar aset dan pembiayaan yang telah tumbuh. Pertanyaannya menjadi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: apakah keuangan syariah benar-benar membuat ekonomi masyarakat Aceh menjadi lebih kuat?
Aceh sudah memiliki banyak unsur untuk membangun ekosistem tersebut. Tantangannya sekarang adalah menghubungkannya.
Perbankan syariah perlu semakin dekat dengan sektor produktif. Zakat dan wakaf perlu semakin kuat dalam pemberdayaan. Digitalisasi perlu diarahkan untuk memperluas kesempatan ekonomi. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat perlu memiliki ruang kerja sama yang lebih terhubung.
Sebab, ekosistem yang kuat bukan sekadar ekosistem yang memiliki banyak lembaga. Ekosistem yang kuat adalah ekosistem yang mampu menghubungkan lembaga dengan masyarakat, pembiayaan dengan usaha produktif, zakat dan wakaf dengan pemberdayaan, serta pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan masyarakat.
Pada titik itulah keuangan syariah Aceh dapat bergerak ke tahap berikutnya: bukan hanya membangun kelembagaan, tetapi menghadirkan dampak.
Dari kelembagaan menuju dampak. Dari pembiayaan menuju produktivitas. Dan dari pertumbuhan menuju ketahanan ekonomi masyarakat Aceh.
Penulis: Alfian Muhammad
(Dosen Perbankan Syariah, IAIN Langsa).
