SURABAYA – Partai NasDem kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengusutan kembali dugaan korupsi dalam pengadaan software pemantauan TKI di luar negeri.
Mereka mempertanyakan integritas KPK dan apakah lembaga tersebut sekarang berperan sebagai penegak hukum yang sejati ataukah telah terjebak dalam permainan politik.
“KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik,” kata Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie atau Gus Choi, usai deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, dilansir detikJatim Minggu (3/9/2023).
Kasus ini berawal pada tahun 2012 saat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
Gus Choi juga menyoroti bahwa, sebelum Cak Imin mengumumkan pencalonannya, tidak ada isu hukum yang mencuat terkait kasus ini.
“Kemarin-kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi cawapres nggak ada isu-isu hukum macem-macem. Kan tenang semua kemarin, sekarang tiba-tiba muncul gitu,” jelasnya.
“KPK ini alat politik atau penegak hukum? KPK jangan main-mainlah,” tegasnya.
Gus Choi juga memperingatkan KPK untuk tidak menjadi alat politik dan menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip penegakkan hukum yang benar.
