JAKARTA – Berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama dengan Lembaga Riset Sosial, semakin mendalami perhatian pada penyebaran narasi politik yang berpotensi memicu kekacauan informasi selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, menyatakan bahwa antisipasi terhadap kekacauan informasi selama masa Pemilu menjadi hal yang sangat penting.
“Berbagai narasi bermuatan politik mulai beredar di media sosial terkait kandidat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, karena berpotensi mengarah pada kekacauan informasi serta ujaran kebencian yang dapat mengancam keutuhan masyarakat,” ujar Nezar dalam acara Rilis Survei Opini Publik: Proyeksi dan Mitigasi Gangguan Informasi Pemilu 2024 di Jakarta, pada Rabu (18/10/2023).
“Disinformasi dalam konteks pemilihan itu dapat mengakibatkan perpecahan masyarakat yang berkepanjangan, bahkan merusak kepercayaan pada demokrasi dan pemerintahan. Selain itu, bisa juga dapat memicu instabilitas politik yang berdampak pada perekonomian,” Jelasnya.
Dalam upaya mengantisipasi masalah ini, Kementerian Kominfo mencanangkan agenda komunikasi publik dengan tema “Pemilu Damai 2024.” Pesan sebagai upaya kolaboratif untuk mendorong masyarakat agar membuat pilihan yang bijak dalam Pemilu dan tetap menjaga perdamaian, termasuk di ruang digital.
Wamenkominfo menegaskan bahwa pesan “Pemilu Damai 2024” dirancang untuk merespons berbagai isu Pemilu yang muncul, termasuk peningkatan partisipasi, pemenuhan hak memilih dan dipilih, antisipasi konflik etnis, anti-perpecahan, dan anti-penyebaran berita palsu.
Kegiatan ini adalah langkah penting dalam menjaga kedamaian dalam ruang digital sepanjang Pemilu. Pemerintah dan pihak berwenang terus berupaya agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, adil, dan damai. Dalam upaya tersebut, dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan.
