MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali menjalin kerjasama dengan daerah penghasil komoditas pangan strategis di wilayah Barat Selatan, yakni Aceh Barat Daya, merupakan Kabupaten ketiga setelah Nagan Raya dan Aceh Jaya, yang digandeng oleh Pemkab Aceh Barat dalam mendukung pengendalian inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan di masing-masing Kabupaten, khususnya pada sektor perdagangan komoditi pangan, perikanan dan komoditi pertanian.
Penandatanganan nota kesepakatan kerjasama tersebut dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi Efendi, bersama Pj Bupati Aceh Barat Daya, H. Darmansah., S. Pd., M. M., yang digelar di Kantor Bupati Aceh Barat Daya, Senin (30/1/2023).
Dalam sambutannya, Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi, kembali menegaskan komitmennya dalam menekan laju inflasi di Kabupaten Aceh Barat melalui berbagai intervensi, salah satunya dengan melakukan kerjasama strategis dengan Kabupaten-kabupaten penghasil komoditas pangan di wilayah Barat Selatan Aceh.
“Pengendalian inflasi daerah harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan semua unsur terkait, termasuk dengan menggandeng Kabupaten lain guna menjamin tercukupinya ketersediaan pasokan bahan pangan pokok di daerah,” kata Mahdi.
Untuk itu, Mahdi optimis kerjasama antar daerah ini mampu menjadi langkah konkrit dan strategis dalam menunjang pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus turut menjadi upaya dalam pengendalian inflasi di masing-masing Kabupaten.
“Upaya pengendalian inflasi memerlukan indikator yang tepat, agar dapat memetakan komoditas yang menjadi target pengendalian, seperti beras, ikan, telur, daging ayam ras, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia berharap, butir-butir yang tertuang dalam nota kesepakatan tersebut dapat menjadi upaya nyata dalam mengendalikan inflasi daerah, yakni dengan menjaga dan meningkatkan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil produksi, serta mendorong terciptanya struktur pasar yang kompetitif, sehingga dapat mengurangi tekanan perbedaan harga antar Kabupaten tuturnya.
Terkait dengan teknis pelaksanaannya, Mahdi menjelaskan jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait dari masing-masing Kabupaten akan merancang teknis programnya sekaligus rencana lanjutan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama guna mempercepat langkah dalam mengendalikan inflasi daerah tandasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Aceh Barat Daya, Darmansah, menyambut baik kerjasama yang terjalin dengan Kabupaten Aceh Barat itu. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi momentum dalam menekan laju inflasi di masing-masing Kabupaten, sekaligus menumbuhkan geliat ekonomi masyarakat ujarnya.
“Semoga dengan kerjasama ini, program untuk menekan inflasi dan mengatasi krisis pangan, bisa segera teratasi,” pungkasnya.
