BREBES – Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118, Pemerintah Kabupaten Brebes resmi meluncurkan kampanye anti korupsi. Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) ini, pada Rabu 20/05/2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, dan menjadi tindak lanjut mandat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus bukti nyata komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Momen bersejarah ini turut dihadiri Wakil Bupati Brebes Wurja, S.E., Sekretaris Daerah Dr. Tahroni, M.Pd., Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., perwakilan Kepolisian Resor Brebes, Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Brebes, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran para pemimpin lintas lembaga ini menegaskan sinergi yang kuat dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Paramitha menegaskan bahwa pemilihan momen Harkitnas bukan kebetulan. Semangat kebangkitan nasional dimaknai ulang sebagai pemicu semangat bersama untuk melawan praktik korupsi yang merugikan rakyat.
“Kebangkitan hari ini adalah kebangkitan untuk bersih-bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Kampanye ini merupakan arahan KPK yang disambut baik Inspektorat Kabupaten, lalu dikerjasamakan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai ujung tombak komunikasi publik,” ujar Bupati Paramitha.
Salah satu bagian paling bermakna dalam kegiatan ini adalah pelepasan puluhan burung merpati secara simbolis oleh Bupati bersama Forkopimda dan seluruh peserta. Burung merpati, yang melambangkan ketulusan, perdamaian, dan kebebasan, diartikan sebagai tekad Brebes untuk “terbang tinggi” meninggalkan segala praktik kotor yang merusak nama baik pemerintahan.
“Saya minta kita terbangkan merpati ini sebagai pesan nyata: Brebes ingin bebas, bersih, dan melayani tanpa beban korupsi. Merpati selalu kembali ke rumahnya. Begitu juga komitmen kita, harus kembali ke tujuan utama pemerintahan, yaitu pelayanan terbaik bagi rakyat,” ungkap Bupati.
Untuk memastikan kampanye berjalan terarah dan efektif, telah ditetapkan pembagian tugas yang jelas. Inspektorat Kabupaten bertugas menyusun narasi, materi edukasi, dan substansi gerakan pencegahan korupsi. Sementara itu, Diskominfo berperan sebagai corong pemerintah yang menyebarluaskan informasi melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial, situs resmi, siaran radio, hingga penyuluhan tatap muka.
“Intinya, Inspektorat merancang materi dan narasi bersama-sama agar tepat sasaran, lalu Kominfo yang menyampaikannya ke masyarakat. Saya dan seluruh jajaran juga akan turun langsung berkomunikasi ke publik serta bersinergi erat dengan seluruh OPD,” jelasnya.
Kampanye ini berfokus pada instansi yang dinilai paling rawan penyimpangan dan bersinggungan langsung dengan masyarakat, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, unit pelayanan kesehatan, serta Bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Segala bentuk penyimpangan seperti gratifikasi, pungutan liar, suap, dan pungutan biaya tambahan akan diberantas habis.
“Kita harus jujur dan terbuka pada masyarakat. Sinergi perlu dibangun dengan OPD yang bersentuhan langsung dengan warga, karena di situlah potensi masalah sering muncul,” tambahnya.
Bupati Paramitha menekankan bahwa peluncuran ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata yang berkelanjutan. Setiap OPD diwajibkan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Diskominfo diminta membuat konten edukasi yang sederhana namun berbobot, serta memastikan masyarakat mengetahui jalur pengaduan resmi jika menemukan indikasi penyimpangan.
“Ini kerja kolaborasi. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bergerak, dan masyarakat kita libatkan sebagai mitra pengawas utama,” tegasnya.
Mengakhiri sambutan, Bupati berharap gerakan ini menjadi titik balik perubahan besar bagi birokrasi Brebes. “Semangat 20 Mei harus jadi pengingat bahwa kita bangkit untuk memberantas kebodohan, kemiskinan, dan korupsi. Tujuannya jelas: mencegah korupsi hingga tak ada lagi kasus terjadi. Harapan saya, Brebes harus benar-benar bersih dan melayani sepenuh hati,” pungkasnya.
Kampanye anti korupsi ini akan berjalan berkelanjutan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Inspektorat Kabupaten akan melakukan pemantauan dan evaluasi setiap tiga bulan sekali guna menjamin efektivitas program dan dampak nyata bagi masyarakat Brebes.
