BREBES– Bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118, Pemerintah Kabupaten Brebes resmi meluncurkan Jejaring Kerja Pariwara Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan berlangsung di Lapangan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), Rabu (20/5/2026), dan ditandai dengan pelepasan burung merpati secara simbolis oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma. Pelepasan ini dilakukan didampingi Wakil Bupati Wurja, jajaran Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai wujud semangat bersama membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Inovasi ini merupakan hasil sinergi antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Dinkominfotik) dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, dalam rangka memperkuat jangkauan kampanye antikorupsi di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat. Melalui jejaring kerja ini, pemerintah daerah berkomitmen memperluas edukasi dan penyebarluasan informasi terkait pencegahan korupsi melalui berbagai saluran komunikasi publik serta kolaborasi lintas sektoral.
Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro, menjelaskan bahwa peluncuran ini adalah tindak lanjut langsung dari program kampanye antikorupsi yang digagas oleh KPK. Menurutnya, kolaborasi dengan Inspektorat Daerah dibangun karena Dinkominfotik memiliki tugas dan fungsi utama di bidang komunikasi publik, sehingga pesan-pesan penting terkait integritas dapat disampaikan secara lebih luas, tepat sasaran, dan efektif.
“Melalui jejaring ini, kami akan bersinergi dengan seluruh OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Materi edukasi antikorupsi akan dikemas secara kreatif dan komunikatif agar mudah diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Warsito.
Ia menambahkan, kerja sama ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mencegah segala bentuk praktik korupsi, pungutan liar, maupun penyimpangan dalam pelayanan publik. “Inspektorat akan memperkuat sisi substansi dan pengawasan, sedangkan Dinkominfotik bertugas menyampaikan pesan ke publik lewat berbagai media. Tujuan akhirnya adalah terciptanya budaya antikorupsi yang mendarah daging di tengah masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyatakan dukungan penuhnya terhadap penguatan kampanye ini melalui pendekatan komunikasi publik yang lebih masif dan kolaboratif. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aspek pengawasan semata, melainkan harus dibangun melalui edukasi yang berkelanjutan serta partisipasi masyarakat sejak dini.
“Gerakan antikorupsi harus menjadi budaya kita bersama. Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya sinergi antar-OPD dalam menyampaikan nilai-nilai integritas kepada masyarakat, agar pelayanan publik di Kabupaten Brebes ke depannya semakin transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya,” tegas Bupati Paramitha.
Peluncuran Jejaring Kerja Pariwara Antikorupsi KPK ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus upaya membangun dan meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, informatif, dan edukatif.
