JAKARTA – Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait kebijakan pemerintah mengenai ekspor pasir laut dan mengevaluasi konsistensi dalam menghadapi krisis iklim yang sedang terjadi.
Dalam konteks ini, Anies mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kerentanan sejumlah pulau terhadap abrasi dan risiko tenggelam akibat erosi pantai. Ia menegaskan pentingnya mengambil keputusan yang konsisten untuk menangani krisis iklim ini secara efektif.
“Kita harus memperhatikan pulau-pulau terdepan yang berada dalam ancaman tenggelam dan daerah pesisir yang rentan terhadap abrasi. Kebijakan yang diambil harus konsisten dalam upaya menyelamatkan pulau-pulau tersebut,” ungkap Anies dalam partisipasinya dalam acara Net-Zero Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) secara virtual di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).
Lebih lanjut, Anies menyoroti kekhawatiran akan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah terkait izin ekspor pasir laut dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi respons terhadap krisis iklim yang tengah terjadi.
“Namun, jika kita memperbolehkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan besar bagaimana kita dapat mencapai konsistensi dalam kebijakan yang merespons krisis iklim ini,” tambahnya.
Selain itu, Anies juga mengemukakan keprihatinannya mengenai aspek keadilan sosial dalam pengelolaan solusi krisis iklim saat ini. Ia menegaskan bahwa solusi yang diperlukan harus berpihak kepada rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan komersial belaka.
“Kita membutuhkan solusi yang berpihak kepada rakyat dalam menghadapi krisis iklim ini, bukan sekadar menjadi jalan bagi berbagai kepentingan komersial atau sektor parsial. Yang kita butuhkan adalah solusi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Anies juga menekankan bahwa perubahan iklim dan krisis yang diakibatkannya merupakan tantangan yang dihadapi oleh semua pihak. Dampaknya tidak dapat dianggap sepele, termasuk ancaman abrasi yang dapat menyebabkan tenggelamnya sejumlah rumah akibat naiknya permukaan air laut.
Dalam menjelaskan situasinya, Anies memberikan analogi dengan legenda tenggelamnya kota Atlantis. Untuk menghadapi tantangan ini, selain menetapkan target yang ambisius dalam mengatasi krisis iklim, dibutuhkan pula regulasi yang tepat dan pelaksanaan yang efektif.
Ia juga menyoroti bahwa kelompok masyarakat miskin adalah yang paling merasakan dampak negatif dari perubahan iklim ini.
“Sebagai contoh, ketika suhu meningkat, bagi mereka yang hidup berkecukupan dan memiliki tabungan yang mencukupi, mereka dapat mengatasi kepanasan dengan menggunakan AC yang nyaman di rumah mereka. Namun, bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dan masih belum sejahtera, mereka tidak mampu membeli AC sebagai solusi untuk menghilangkan rasa panas di dalam rumah mereka. Mereka tidak memiliki kemewahan untuk mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh panas tersebut,” pungkasnya.
Anies menyimpulkan bahwa menjaga konsistensi dalam kebijakan merespons krisis iklim, mengutamakan keadilan sosial, dan melibatkan semua pihak merupakan langkah-langkah yang tidak hanya mendukung perlindungan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ia berharap agar langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mengatasi krisis iklim dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
