Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh

Bareskrim Didesak Periksa Fadil Imran, Ini Penyebabnya

IMG 20220813 WA0033

HarianDaerah Jakarta – Pengamat Kepolisian, Bambang Rukminto mendesak Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) agar segera memeriksa Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Hal tersebut sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) 2 tahun 2022 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sejumlah anggota Polda Metro Jaya diduga melanggar etik karena tak profesional menangani kematian Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas Eks Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Empat perwira menengah Polda Metro Jaya pun langsung diminta keterangan tim khusus Bareskrim Polri dan kini dikurung di Mako Brimob.

“Iya, harus segera diperiksa. Ini sesuai Perkap 2 tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri yang baru ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada 16 Maret 2022 lalu,” ucap Bambang saat dihubungi lewat pesan Whatsapnya, Senin (22/8).

BACA JUGA:  Sita 149 Kg Sabu, 6 Pengedar Jaringan Malaysia-Aceh-Jakarta, Berhasil Ditangkap Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

Baca juga : Pasca Arahan Kapolri, Polda Aceh Ungkap 11 Kasus Perjudian

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menjelaskan, Perkap pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa bila atasan menemukan kesalahan atau pelanggaran, wajib ditindaklanjuti yaitu pembinaan dan penyelesaian disiplin atau kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.

Bambang melanjutkan, Pasal 7 Ayat (2) berbunyi dugaan tindak pidana serahkan kepada fungsi Reskrim. “Selanjutnya, pasal 9 mengatur bahwa atasan yang tidak melaksanakan kewajiban, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Bambang.

BACA JUGA:  Edarkan Obat Ilegal, Polda Metro Jaya Tetapkan 10 Orang Tersangka

Menanggapi hal tersebut, Bambang menjelaskan dalam hal ini Kapolda Metro Jaya selaku atasan dari 4 Perwira Menengah Polda Metro Jaya harus segera diperiksa oleh Bareskrim Polri. Karena hal tersebut merupakan wujud konsistensi Kepolisian terhadap aturan yang berlaku.

“Ini soal pelaksanaan Peraturan Kapolri, konsisten atau tidak,” jelas Bambang.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *