JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mendukung pengesahan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait situasi di Jalur Gaza, Palestina. Resolusi tersebut, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Jum’at (27/10/2023), memicu respons positif dari pemerintah Indonesia.
Kemlu RI menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap perdamaian dan hak asasi manusia, dan sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan tersebut, negara ini turut serta sebagai co-sponsor dalam resolusi tersebut.
“Indonesia menyambut baik adopsi Resolusi Majelis Umum PBB terkait Perlindungan Warga Sipil dan Penghormatan Kewajiban Hukum dan Kemanusiaan di Gaza pada (27/10/2023),” demikian pernyataan Kemlu di platform X, pada Sabtu (28/10/2023).
Resolusi PBB yang telah disetujui oleh Majelis Umum pada Jumat lalu mengandung seruan untuk “gencatan senjata kemanusiaan yang berlangsung lama dan berkelanjutan” di Jalur Gaza. Resolusi ini mendapat dukungan luas dengan 120 suara mendukung, sementara hanya 14 suara menolak dan 45 suara abstain.
Resolusi tersebut mengutuk setiap bentuk kekerasan yang menimpa warga sipil di Palestina dan Israel, serta menghimbau agar semua pihak mematuhi kewajiban mereka sesuai hukum internasional. Lebih jauh, resolusi ini menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap semua warga sipil yang disandera secara ilegal.
Tindakan ini juga menekankan pentingnya mencegah eskalasi lebih lanjut dan destabilisasi di kawasan tersebut, yang merupakan langkah kunci untuk mencapai perdamaian berkelanjutan.
Keputusan Majelis Umum PBB ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perdamaian di Gaza dan mempromosikan keadilan serta keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung upaya perdamaian di kawasan yang selama ini dilanda konflik.
