Aceh Barat Daya – Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dan Non-ASN di jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta memperkuat koordinasi lintas bidang, Plh Kepala Bappeda Aceh Barat Daya Sufrinaldi, menyampaikan beberapa arahan penting saat memimpin apel pagi, Senin (4/8/2025).
Dalam apel yang berlangsung di halaman kantor Bappeda Abdya itu, Sufrinaldi menegaskan komitmen lembaganya untuk mendorong budaya kerja yang disiplin, tertib, dan proaktif dalam menyambut agenda perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Salah satu poin utama dalam arahan tersebut adalah penegasan kedisiplinan kehadiran. Sufrinaldi menyatakan bahwa mulai Senin, 11 Agustus 2025, bagi ASN dan Non-ASN yang tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang sah, maka akan dikeluarkan surat teguran.
“Apel pagi bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk tanggung jawab dan komitmen ASN dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, mulai pekan depan, setiap ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas akan ditindak dengan surat teguran,” tegas Sufrinaldi kepada media hariandaerah.com.
Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sikap disiplin di kalangan pegawai Bappeda, yang menurutnya merupakan fondasi utama dalam menciptakan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien.
Ia juga mengimbau seluruh kepala bidang dan staf agar menjadikan apel pagi sebagai forum komunikasi internal yang penting, sekaligus bentuk penghormatan terhadap tugas-tugas negara yang diemban.
Dalam kesempatan yang sama, Sufrinaldi juga menekankan pentingnya menghormati waktu azan dan melaksanakan shalat berjamaah bagi yang beragama Islam.
“Ketika azan berkumandang, saya minta seluruh aktivitas dihentikan sejenak dan kita bersama-sama menunaikan ibadah shalat secara berjamaah. Ini bukan hanya bentuk ketakwaan, tetapi juga akan membentuk integritas moral kita sebagai abdi negara,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan semangat religiusitas yang dijunjung tinggi dalam kehidupan ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya, yang juga dikenal sebagai salah satu kabupaten yang menerapkan nilai-nilai Islami dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, Sufrinaldi memberikan arahan khusus kepada Bidang Koordinasi untuk segera menyusun tim pendataan sarana dan prasarana (sarpras) ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
“Kepada Bidang Koordinasi, kita juga minta segera menyusun tim pendataan sarpras ke SKPK. Nanti akan kita keluarkan Surat Tugas (ST) resmi untuk pelaksanaan kegiatan ini,” katanya.
Menurutnya, pendataan tersebut penting dalam rangka pemutakhiran data aset dan kebutuhan sarpras setiap SKPK yang akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya.
Ia juga menekankan bahwa proses pendataan harus dilakukan secara objektif, akurat, dan tidak boleh asal-asalan, karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar pengambilan kebijakan anggaran daerah.
Tidak hanya itu, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PPSDA) juga mendapat arahan penting dari Sufrinaldi untuk segera melakukan inventarisasi usulan program yang akan diajukan melalui Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
“Saya juga minta kepada Bidang PPSDA untuk segera menginventarisir seluruh usulan DOKA dari SKPK. Kita harus pastikan bahwa usulan yang masuk benar-benar prioritas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan arahan pembangunan daerah,” jelasnya.
Menurut Sufrinaldi, DOKA merupakan sumber pembiayaan strategis yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendorong percepatan pembangunan di Abdya, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Inventarisasi ini menjadi bagian penting dari proses perencanaan yang akuntabel dan berbasis data, sekaligus menunjukkan komitmen Bappeda Abdya dalam menyelaraskan perencanaan teknokratis dengan kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, arahan yang disampaikan dalam apel pagi tersebut mencerminkan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Bappeda Abdya.
Peningkatan kedisiplinan, penguatan nilai religiusitas, serta pengelolaan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan partisipatif menjadi poin-poin penting dalam menciptakan birokrasi yang melayani dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sufrinaldi juga mengingatkan seluruh pegawai agar selalu menjaga kekompakan, integritas, dan etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
“Mari kita jadikan Bappeda sebagai contoh lembaga yang disiplin, produktif, dan profesional. Semua dimulai dari diri kita sendiri,” pungkasnya.
