Pemerintah Dorong Media Publik Untuk Menjadi Rumah Pembersih Berita Palsu

JAKARTA – Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, menyatakan bahwa media pemerintah memiliki peran penting untuk memitigasi peredaran konten hoaks, termasuk deep fake selama tahun politik 2024 mendatang.

“Dalam konteks media negara atau media pemerintah ini adalah momentum bagi kita untuk mengambil posisi sebagai clearing house sebagai rumah penjernih bagi media-media sosial,” Usman, dalam Forum Group Discussion (FGD) Peran Media Publik Pemerintah dalam Mensukseskan Pemilu Damai 2024 di Jakarta pada Kamis (26/10/2023).

Usman Kansong memberi contoh konten hoaks terbaru, yaitu beredarnya video Presiden Joko Widodo yang berpidato dengan membaca teks dalam bahasa mandarin di media sosial TikTok. Video tersebut ternyata adalah deep fake yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Nah itu suatu fenomena yang kita khawatirkan menjelang Pemilu yakni deep fake. Jadi Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan itu harus kita antisipasi karena bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik,” ujar Dirjen IKP.

“Tidak mungkin presiden bicara dalam bahasa Mandarin kendati baca teks, pasti juga dalam tulisan mandarin kan begitu,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa deep fake adalah suatu fenomena yang menjadi kekhawatiran menjelang Pemilu karena teknologi kecerdasan buatan dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak baik.

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bekerja sama dengan media publik untuk melakukan tindakan antisipatif seperti pemutusan akses atau take down terhadap konten hoaks.

Usman Kansong juga menegaskan bahwa walaupun media, termasuk media pemerintah, tidak dapat dikatakan 100 persen independen, namun mereka harus tetap berpihak kepada negara sebagai sebuah entitas, bukan individu-individu pejabat.

Acara Forum Group Discussion (FGD) Peran Media Publik Pemerintah dalam Mensukseskan Pemilu Damai 2024 di Jakarta juga dihadiri oleh Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno, Direktur Utama RRI Hendrasmo, dan Direktur Utama LKBN Antara Akhmad Munir.