Jakarta – Ruang demokrasi digital kembali dipertanyakan. Media online Porosdemokrasi.com kini sulit ditemukan di pencarian Google setelah sebelumnya memuat pemberitaan mengenai salah satu tokoh politik nasional.
Menurut informasi yang dihimpun, setelah berita tersebut tayang, situs media ini mengalami serangan DDoS secara berulang. Serangan semacam ini biasanya dilakukan untuk melumpuhkan server hingga website tidak bisa diakses publik.
Ironisnya, tidak berhenti sampai di situ, pihak media juga mengaku pernah didatangi seseorang yang mengatasnamakan orang dekat pejabat politik terkait, Jakarta (15/5).
Sejak kejadian tersebut, Porosdemokrasi.com disebut tidak lagi memuat pemberitaan mengenai tokoh yang bersangkutan. Namun anehnya, hingga kini situs tersebut tetap mengalami penurunan drastis visibilitas bahkan nyaris hilang dari pencarian Google.
Publik pun mulai bertanya-tanya. Apakah ini sekadar persoalan teknis? Ataukah ada upaya sistematis untuk membungkam media yang kritis?
Fenomena ini bukan pertama kali terjadi. Beberapa media lain juga mengaku mengalami serangan serupa, mulai dari DDoS, teror digital, hingga pengiriman paket COD misterius yang diduga sebagai bentuk intimidasi psikologis.
Cara-cara seperti ini makin memperlihatkan bagaimana kebebasan pers di era digital dapat ditekan tanpa harus melalui jalur hukum terbuka.
Jika media yang menjalankan fungsi kontrol sosial terus diteror hanya karena bersikap kritis, maka yang terancam bukan sekadar satu website, tetapi ruang demokrasi itu sendiri.
Kritik bukan ancaman bagi negara. Justru pembungkamanlah yang menjadi ancaman nyata bagi demokrasi.
Begitulah. Negara demokrasi, tapi kritik diperlakukan seperti malware yang harus dihapus dari indeks pencarian. Teknologi maju, mental anti kritik masih versi batu akik.
