KARO — Isu dugaan keterlibatan seorang oknum TNI inisial AS dalam pengaturan aktivitas perjudian di wilayah Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, semakin santer diperbincangkan publik. Namun di tengah derasnya informasi yang beredar, Kepala Subdenpom 1/2 Kabanjahe, Kapten CPM Agus Setiawan, memilih merespons dengan pernyataan yang dianggap terlalu formal: “Belum ada laporan resmi.”
“Beberapa wartawan menghubungi saya lewat WhatsApp, tetapi saya minta agar dibuat laporan resmi. Tidak ada yang datang,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut justru memperkuat kecurigaan sebagian masyarakat. Saat isu menyentuh dugaan keterlibatan aparat berseragam, publik menilai institusi seharusnya tidak hanya menunggu laporan, tetapi menunjukkan inisiatif dan ketegasan untuk melakukan pemeriksaan internal.
Yang terdengar kali ini, menurut banyak pihak, hanyalah jawaban yang berulang dan tidak berubah.
Sejumlah pengamat menilai bahwa sikap pasif tersebut memberi kesan bahwa institusi berhati-hati bahkan terlalu berhati-hati ketika isu menyentuh kemungkinan pelanggaran di internal sendiri. Masyarakat menilai, ketika perjudian melibatkan warga biasa, razia bisa dilakukan sewaktu-waktu. Namun ketika muncul dugaan keterlibatan oknum aparat, tiba-tiba semua langkah harus “menunggu laporan”.
Sementara itu, di lapangan, berbagai isu terus berembus: Disebut ada lokasi perjudian yang seolah-olah kebal penindakan, muncul nama-nama yang diduga mengatur dari belakang, dan beredar kabar adanya aliran uang yang membuat banyak pihak memilih diam.
Semua informasi tersebut belum terbukti. Namun tanpa langkah investigatif, kecurigaan publik justru semakin menguat.
Beberapa sumber masyarakat mengaku melihat dua orang berpakaian preman yang diduga kuat anggota Subdenpom 1/2 Kabanjahe memasuki lokasi permainan judi ketangkasan ikan-ikan di kawasan Simpang SMP Negeri 1 Merek pada malam hari. Kebenaran informasi ini membutuhkan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Direktur LSM KPKP (Komite Pemerhati Kinerja Pemerintahan) Karo, Ikuten Sitepu, menyampaikan kekecewaannya.
“Yang paling mengecewakan bukan maraknya judi, tetapi lembaga yang seharusnya menertibkan justru terlihat menutup mata,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Sikap “menunggu laporan resmi” mungkin sesuai prosedur administrasi, namun bagi sebagian masyarakat, itu tampak seperti tirai tebal yang menutup sesuatu yang lebih besar. Selama tidak ada tindakan investigatif, dugaan keterlibatan oknum TNI dalam operasi judi ilegal akan terus menjadi buah bibir.
Pertanyaan publik pun terus mengemuka: Apakah institusi benar-benar tidak tahu, atau justru memilih untuk tidak tahu?
