Aceh Barat Daya – Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2025 dimanfaatkan oleh Ketua Komite Barisan Rakyat Gerakan Bersama (KoBaR-GB) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Rusli, untuk menyuarakan desakan reformasi dalam dunia pendidikan di daerah tersebut.
Menurut Rusli, sudah saatnya pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdya, mengambil langkah konkret dan berani dalam melakukan perubahan yang signifikan terhadap mutu dan fasilitas pendidikan, terutama di kawasan terpencil.
“Yang lama harus ditinggalkan, yang baru harus dimajukan. Pendidikan kita tidak bisa lagi berjalan dengan sistem lama yang stagnan dan minim inovasi,” ujar Rusli tegas.
Ia menyebutkan bahwa di usia Hardiknas yang sudah matang ini, pendidikan di Aceh secara umum, dan Abdya khususnya, harus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun fasilitas pendukung.
“Alhamdulillah, dengan usia Hardiknas Aceh yang sudah matang ini, pendidikan Abdya harus lebih baik lagi, dan mutu pendidikan harus terus ditingkatkan,” ucapnya.
KoBaR-GB mendorong Dinas Pendidikan Abdya untuk memperkuat tekad dalam melahirkan generasi muda Aceh yang cakap, religius, kreatif, inovatif, pekerja keras, dan memiliki daya saing tinggi di tengah perkembangan zaman yang kian pesat.
“Kita butuh generasi yang siap bersaing di tingkat regional maupun nasional. Pendidikan adalah fondasi utamanya,” tambahnya.
Namun di balik harapan tersebut, Rusli juga melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pendidikan di Abdya, terutama terkait infrastruktur sekolah yang memprihatinkan di beberapa daerah pedalaman.
Berdasarkan pemantauan KoBaR-GB, masih banyak sekolah yang kekurangan sarana dasar seperti meja dan kursi belajar yang layak.
“Kami melihat sendiri ada beberapa sekolah dengan meja dan kursi yang sudah lapuk dan tidak layak pakai. Ini sangat mengganggu proses belajar-mengajar,” jelas Rusli.
Ia meminta agar Pemkab Abdya melalui Disdikbud segera merealisasikan pengadaan mobile, terutama bagi sekolah dasar dan menengah pertama di seluruh kecamatan.
“Kami sangat berharap ada tindakan nyata. Jangan hanya fokus ke sekolah di pusat kota saja. Daerah pedalaman juga punya hak yang sama untuk diperhatikan,” katanya.
Rusli menegaskan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan harus menjadi perhatian utama dinas terkait. Selama ini, menurutnya, masih terlihat ketimpangan antara sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dan pedalaman.
“Harapan kami terhadap Dinas Pendidikan adalah untuk bertindak adil, baik dalam hal pembangunan maupun peningkatan fasilitas. Sekolah-sekolah di Kecamatan Lembah Sabil dan Babahrot, misalnya, masih banyak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rusli mengingatkan bahwa menjelang penerimaan siswa baru tahun ajaran mendatang, Dinas Pendidikan harus memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas yang memadai.
“Jangan sampai ada kecemburuan sosial antara sekolah. Kekurangan kursi dan meja harus segera diatasi. Semua anak didik berhak mendapatkan fasilitas yang layak tanpa diskriminasi,” tutup Ketua KoBaR-GB tersebut.
Dengan seruan ini, KoBaR-GB berharap Hardiknas 2025 bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi titik balik perubahan nyata dalam dunia pendidikan di Aceh Barat Daya.
