Aceh Barat Daya – Warga Gampong Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, kembali menyuarakan keluhan lama yang tak kunjung mendapat solusi.
Bertahun-tahun setelah meteran air dipasang di rumah-rumah warga oleh pihak terkait, air bersih yang dijanjikan tak pernah mengalir.
“Sudah hampir tiga tahun meteran itu terpasang. Tapi sampai hari ini, jangankan air, petugas pun tak pernah datang mengecek,” ujar Aziziah, seorang warga setempat, kepada media ini, Rabu (30/4/2025).
Ia mengaku kecewa karena awalnya sempat berharap persoalan air bersih yang selama ini menyulitkan masyarakat akan teratasi. Karena, di Gampong Pulau Kayu yang merupakan daerah pesisir memiliki air yang agak asin.
Menurut Aziziah dan warga lainnya, proyek pemasangan jaringan air bersih tersebut awalnya disosialisasikan sebagai bagian dari program peningkatan layanan dasar di daerah pedesaan.
Pekerjaan instalasi selesai dalam waktu singkat, dan meteran air pun dipasang di sebagian besar rumah. Namun sejak itu, tak ada tindak lanjut nyata.
“Setiap kali kami tanya ke desa atau pihak PDAM, jawabannya selalu ‘sedang dalam proses’, tapi proses yang mana? Sudah terlalu lama,” timpal Wahyu, tokoh pemuda Gampong Pulau Kayu.
Ia menambahkan bahwa warga terpaksa tetap bergantung pada sumur tradisional atau membeli air bersih, yang tentu saja memberatkan ekonomi masyarakat.
Warga menyebut bahwa proyek ini sempat membangkitkan harapan besar karena di wilayah Pulau Kayu, akses air bersih memang menjadi tantangan utama.
Namun kini, meteran-meteran yang dulu dipasang rapi dirumah-rumah warga justru menjadi simbol pemborosan anggaran tanpa kontrol yang jelas.
“Kami bukan minta macam-macam. Hanya ingin hak dasar kami, yaitu air bersih. Kalau memang tidak sanggup, katakan saja, jangan beri harapan palsu,” lanjut Fauziah.
Kondisi ini bahkan memunculkan kekhawatiran tentang pemborosan anggaran. Beberapa warga mempertanyakan, ke mana anggaran proyek tersebut, dan mengapa tidak ada audit atau kejelasan tanggung jawab dari pihak terkait.
Menanggapi persoalan ini, warga mendesak pemerintah kabupaten serta instansi teknis seperti PDAM setempat untuk turun langsung dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
“Kami minta ada langkah konkret. Kalau ada kendala teknis, paparkan. Kalau ada masalah anggaran, sampaikan. Jangan biarkan warga hidup dalam ketidakpastian,” ujar Wahyu.
Menurut warga, kelambanan penanganan ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antar instansi.
Mereka berharap Bupati atau perwakilan dari pihak terkait segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang terbengkalai.
Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Abdya, Rosi Padedi saat dikonfirmasi mengakui, Lokasi tersebut sebelumnya terdampak pembangunan pipa induk lama ke yang baru kemarin.
Namun, katanya, jika memang sudah ada peminatan dari warga terkait air bersih ke wilayah tersebut pihaknya akan segera turun ke lokasi.
“Insyaallah segera kami siap untuk turun ke lokasi, menginventarisasi jaringan lamanya, kelayakannya dan pengaktifan kembali,” katanya.
Rosi Padedi juga memastikan informasi tersebut memang datang dari warga setempat. Menurutnya, jika itu permintaan dari warga pihaknya akan segera turun.
“Mohon info apakah peminatan masyarakatnya? agar jika tidak ada halangan dalam Minggu depan dapat saya arahkan petugas kita untuk kelokasi,” demikian katanya.
Pulau Kayu hanyalah satu dari banyak desa di Aceh Barat Daya yang menghadapi masalah serupa. Semoga suara masyarakat ini menjadi peringatan bagi para pengambil kebijakan bahwa pelayanan dasar bukanlah barang mewah, melainkan hak yang harus segera dipenuhi.
