SEMARANG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah menggelar High Level Meeting (HLM) di Hotel Tentrem Semarang pada Kamis (26/9/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, para kepala daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), serta perwakilan BUMN dan BUMD se-Jawa Tengah.
Di antara yang hadir adalah Pj. Wali Kota Tegal, Dadang Somantri, yang didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Cucuk Daryanto, serta Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DKPPP) Kota Tegal, Sirat Mardanus.
Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra, mengungkapkan bahwa inflasi Jawa Tengah pada tahun 2024 berada di angka 1,77%, yang merupakan inflasi terendah di kawasan Jawa-Bali.
“Alhamdulillah, secara year on year, pada Agustus kemarin kita masih berada di angka 1,77%, walaupun ada beberapa tantangan inflasi seperti kenaikan harga beras, cabai merah, dan bawang merah. Namun, insya Allah hingga akhir tahun inflasi masih dalam rentang sasaran 2,5±1%,” ujar Rahmat.
Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menegaskan bahwa angka inflasi Jawa Tengah masih tergolong baik.
“Seperti yang disampaikan Kepala BI Jawa Tengah, inflasi kita sebesar 1,77%. Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah berada dalam kategori yang baik dan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 1,86%. Ini berkat koordinasi yang baik antara anggota TPID. Setiap ada potensi kenaikan harga komoditas, kita segera menggelar rapat dan mengambil langkah seperti operasi pasar serta antisipasi kenaikan harga sejak awal,” kata Nana.
Dalam pertemuan tersebut, Nana Sudjana memberikan beberapa arahan kepada para kepala daerah untuk pengendalian inflasi, antara lain:
- Menyusun neraca pangan.
- Mendorong budidaya pertanian organik atau semi-organik guna meningkatkan keberlanjutan pertanian dan memperluas urban farming.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani serta penyuluh pertanian melalui kegiatan capacity building.
- Mengidentifikasi potensi lahan tidur yang dapat dimanfaatkan dan mempercepat proses perizinan pemanfaatannya.
- Memperkuat sinergi antara anggota TPID dan pemangku kepentingan terkait seperti Satgas Pangan Polda, TNI, Kejaksaan Tinggi, BI, Bulog, dan BPS.
- Mewaspadai lonjakan permintaan serta memastikan stok bahan pokok penting menjelang Pilkada serentak, Natal, dan Tahun Baru.
Pj. Wali Kota Tegal, Dadang Somantri, menanggapi arahan tersebut dengan menyatakan bahwa banyak hal yang perlu dilakukan oleh Kota Tegal mengingat kota tersebut tidak memiliki sumber pangan dan bergantung pada pasokan dari daerah lain.
“Perlu penguatan kerja sama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan Kota Tegal. Selain itu, saya akan meninjau kebijakan anggaran untuk memastikan kemampuan kita dalam mengantisipasi kelangkaan bahan pangan seperti beras. Kita juga harus mempertimbangkan pendirian perusahaan daerah untuk urusan pangan, atau setidaknya memberdayakan koperasi milik pemerintah kota dalam jangka pendek,” ungkap Dadang.
Kepala DKPPP Kota Tegal, Sirat Mardanus, menyebutkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) Kota Tegal berjumlah 109.980.000 atau setara dengan 10,9 ton, yang dinilai masih kurang dari indeks yang ditetapkan provinsi sebesar 24 ton. Sirat berharap tahun depan kekurangan tersebut dapat teratasi.
Di sesi penutupan HLM, Kepala Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwi Saputra, menyampaikan rekomendasi dari Bank Dunia terkait kemampuan Jawa Tengah menghadapi krisis pangan, yaitu:
- Penguatan produktivitas pangan strategis.
- Pengembangan komoditas unggulan lokal, terutama hortikultura.
- Penguatan ekosistem BUMD untuk mempersingkat rantai perdagangan karena kelebihan pasokan.
- Hilirisasi komoditas pangan strategis dan kampanye produk olahan.
- Pengembangan neraca pangan untuk komoditas pangan strategis.
- Penguatan pasokan melalui kerja sama antar daerah di Jawa Tengah.
