LHOKSEUMAWE – Brigjen Syamsul Bahri, Wakapolda Aceh, menghadiri pertemuan dengan Menko Pulhukam RI Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, Forkopimda se-Aceh, ulama, dan tokoh masyarakat Pasee Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, pada malam Minggu, (11/6/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Kombes Joko Krisdiyanto, Kabid Humas Polda Aceh, memberikan informasi bahwa pertemuan yang diadakan di Lhokseumawe mengusung tema “Pemilu Damai dan Demokrasi”. Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda tingkat I dan II se-Provinsi Aceh, menunjukkan partisipasi yang kuat dari jajaran kepemimpinan daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman dan demokratis.
Dalam pidatonya, Mahfud MD menyatakan bahwa tahapan Pemilu di Aceh berjalan lancar hingga saat ini. Namun, semua elemen masyarakat perlu memastikan dan menjamin keamanan Pemilu 2024 ini, karena Pemilu kali ini merupakan pesta demokrasi yang besar dengan jumlah kontestan yang cukup banyak.
Menurut Mahfud, keberadaan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh menjadikan Pemilu semakin penting dan berskala besar. Lebih lagi, tahun yang sama juga akan diselenggarakan Pilpres dan pemilihan kepala daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa suasana politik akan menjadi dominan sepanjang tahun, dengan rangkaian acara politik yang signifikan.
“Berdasarkan laporan Sekda, insyaallah Pemilu di Aceh akan berjalan lancar. Hal ini dibuktikan dengan tiga kali Pemilu setelah perdamaian Helsinki yang berjalan dengan sangat baik. Oleh karena itu, kita harus menjaga Pemilu kali ini,” ujar Mahfud MD.
“Saya sangat kagum dan senang untuk mengatakan bahwa kita adalah luar biasa. Kita memiliki 1360 suku yang bersatu melalui organisasi tertinggi yang disebut Indonesia,” tambahnya.
Mahfud melanjutkan dengan menyebutkan bahwa intelektual Muslim saat ini telah mengambil posisi penting. Hal ini perlu kita syukuri dengan menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dalam kehidupan bersama. Allah juga mengajarkan kita untuk toleran terhadap orang lain.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun negara sesuai dengan kemampuan dan posisi masing-masing. Selain itu, penting juga untuk membangun dengan prinsip demokrasi, di mana terdapat kesetaraan dan kebebasan, yang berarti kita bebas tetapi tetap memiliki batasan.
“Kita mengatur pemerintahan melalui Pemilu, saat ini melalui instrumen kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam demokrasi terdapat kesetaraan dan kebebasan,” pungkasnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu di Aceh, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi dan persatuan dalam membangun negara yang lebih baik.
